Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan penerima subsidi. Ia meminta pemerintah untuk memastikan akurasi data desil agar bantuan subsidi dapat tepat sasaran.
Menurut Said, ketidaktepatan data berpotensi membuat mereka yang berhak justru terlewat. Sementara yang tidak berhak dapat menerima manfaat yang seharusnya tidak diberikan.
Pernyataan ini disampaikan Said dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026). “Yang berhak menerima tidak menerima… exclusion-inclusion error-nya dari 2017 sampai sekarang problem besar,” tegas Said.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa validitas data menjadi perhatian utama Banggar. Hal ini karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
Said juga mengungkapkan bahwa aduan masyarakat menunjukkan masih adanya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi aktual. “Kata kunci yang selalu kita tekankan, itu menjadi bias. Nah, sekarang saya minta jawaban pemerintah soal kompensasi,” sambungnya.
Ia menilai bahwa pembaruan data penerima subsidi harus dilakukan dengan metode yang lebih akurat dan mudah diverifikasi. Ia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi mutakhir dalam identifikasi masyarakat penerima bantuan.
Salah satu opsi yang diusulkan Said adalah penggunaan identifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata. “Tidak ada skema yang lebih baik yang meniru negara lain… tinggal tap pakai sidik jari,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa DTSN terus dimutakhirkan dengan berbagai sumber data. Ini mencakup data administrasi, hasil sensus, dan pemutakhiran oleh kementerian atau pemerintah daerah.
Pemerintah menyampaikan bahwa per 10 Juli 2026, DTSN versi 3 telah mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga. Cakupan ini akan terus diperbarui untuk mencerminkan kondisi sosial terkini.
Namun, Said menganggap penjelasan pemerintah tidak menjawab pertanyaan mengenai skema kompensasi energi. Ia mempertanyakan relevansi anggaran kompensasi yang diberikan kepada sektor tertentu.
“Apakah industri-industri kita masih layak dapat kompensasi? … ada yang perlu dievaluasi dari sisi efisiensinya,” ujarnya.
Bagi Said, pembenahan data penerima subsidi dan evaluasi kebijakan kompensasi harus menuju satu tujuan utama. “Yang ingin kami pastikan adalah subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
