Jakarta, Maret.id — Harga beras di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, menjadi perhatian utama bagi semua lapisan masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi ini, meskipun stok beras pemerintah mencapai sekitar 5,1 juta ton.
Menurut Imas, pemerintah seharusnya menjadikan masalah ini sebagai prioritas. Stok beras yang melimpah seharusnya dapat digunakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar. “Kami menerima informasi di masyarakat terkait naiknya harga beras. Kenaikan harga beras ini tentunya berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Imas.
Dia menekankan bahwa beras merupakan kebutuhan pokok yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan harga akan memaksa masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah, untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan pangan. “Bagi masyarakat yang pendapatannya terbatas, kenaikan harga beras sekecil apa pun akan terasa,” tuturnya.
Imas menegaskan bahwa persoalan harga beras tidak hanya dapat dilihat dari perspektif perdagangan. Daya beli masyarakat yang menurun harus menjadi perhatian. Kenaikan harga beras membuat ruang bagi pemenuhan kebutuhan lainnya semakin sempit.
Legislator asal Jawa Barat ini juga mendorong pemerintah untuk memastikan rantai pasok beras berjalan efektif. “Kalau stok beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton, tetapi harga beras di masyarakat tetap tinggi, tentu harus dicari tahu persoalannya,” imbuhnya.
Dia menyarankan agar investigasi dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menemui akar permasalahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga beras mengalami lonjakan, dengan kenaikan 1,32 persen secara bulanan dan 5,52 persen secara tahunan pada Agustus 2026.
Kenaikan harga beras ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan pada sektor perdagangan dan distribusi. “Pemerintah harus mampu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan harga meningkat sehingga kebijakan yang diambil tidak sekadar bersifat jangka pendek,” tegasnya.
