Jakarta, Maret.id — Desakan terhadap Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah nyata dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah semakin mencuat. Hal ini menyusul terus berlanjutnya pelemahan Rupiah yang kini berada di kisaran Rp17.663 per Dolar AS, jauh di atas asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500.
Permintaan DPR untuk BI
Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan pentingnya langkah-langkah yang konkrit dari BI dalam menjaga nilai tukar Rupiah. “Kita meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai kesepakatan politik yang ada,” ungkap Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 18 Mei 2026. Ia menambahkan, dalam rapat bersama Komisi XI, BI menyampaikan bahwa secara historis, rupiah biasanya mengalami penguatan pada bulan Juni hingga September.
Meskipun demikian, Misbakhun mencatat bahwa hingga pertengahan Mei ini, nilai Tukar Rupiah belum pernah menyentuh level Rp16.500 sejak awal tahun. “Ini menjadi perhatian bagi Bank Indonesia untuk memastikan nilai tukar dapat sesuai dengan asumsi makro yang telah ditetapkan,” paparnya.
Efek Pelemahan Rupiah
Pelemahan nilai tukar Rupiah saat ini dianggap telah membawa dampak signifikan terhadap aktivitas impor dan berpotensi meningkatkan inflasi, terutama bagi sektor industri yang sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri. “Pelemahan ini memberikan tekanan nyata terhadap biaya produksi dan daya saing industri kita,” tambah Misbakhun.
Komisi XI juga merekomendasikan BI untuk melaksanakan operasi moneter yang terukur guna mengembalikan nilai tukar Rupiah mendekati target yang telah ditentukan dalam APBN. “Pengembalian ini harus terukur dan jelas parameternya, yaitu untuk kembali ke level Rp16.500,” tegasnya.
Evaluasi Kinerja Bank Indonesia
Lebih lanjut, Misbakhun memastikan bahwa DPR akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja BI dengan mengadakan rapat berkala di setiap masa sidang. Hal ini termasuk memantau realisasi komitmen BI terkait penguatan Rupiah yang telah disampaikan oleh bank sentral mulai pertengahan tahun ini.
Masyarakat menantikan langkah konkret yang diambil oleh BI dalam menjaga kestabilan ekonomi dan nilai Rupiah, mengingat dampak langsung yang dirasakan oleh industri dan sektor perdagangan. Ke depannya, tindakan responsif dari BI diharapkan dapat mengoptimalkan kepercayaan pasar serta mengurangi kekhawatiran akan inflasi yang mungkin ditimbulkan oleh depresiasi nilai tukar.
DPR Tagih Janji BI soal Penguatan Rupiah Mulai Juni
Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Menghadapi tantangan ekonomi global, terutama pasca-pandemi dan perang geokonomi, upaya untuk memperkuat nilai rupiah menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat-rapat lembaga legislatif dan bank sentral Indonesia. Salah satu pernyataan penting datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta Bank Indonesia (BI) untuk memenuhi janji mengenai penguatan rupiah yang sudah dicanangkan akan dimulai pada bulan Juni.
Latar Belakang
Nilai rupiah yang cenderung tertekan berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Inflasi, daya beli masyarakat, dan iklim investasi menjadi beberapa faktor yang sangat dipengaruhi oleh nilai tukar. Dalam konteks ini, BI, sebagai otoritas moneter, memiliki peran penting dalam merancang kebijakan yang dapat mendukung penguatan nilai rupiah.
Sejak awal tahun, BI telah mengumumkan beberapa langkah untuk mengantisipasi gejolak nilai tukar. Pada salah satu konferensi pers, Gubernur BI telah menyebutkan rencana untuk memasukkan sejumlah kebijakan moneternya, yang diharapkan dapat mendorong penguatan rupiah. Namun, hingga kini, pelaksanaan dari rencana tersebut masih menuai keraguan di kalangan anggota DPR.
Permintaan DPR
Anggota DPR menekankan pentingnya konsistensi dan komitmen BI dalam melaksanakan program-program yang telah diumumkan. Dalam sidang mendatang, mereka akan mendorong BI untuk menjelaskan secara rinci langkah konkret yang akan diambil untuk stabilisasi nilai rupiah yang ditargetkan dimulai pada bulan Juni. Anggota DPR menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dari BI sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan pasar.
“Penguatan rupiah bukan hanya tugas BI semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semuanya. Kami berharap BI dapat memenuhi janji untuk segera memulai implementasi program-program tersebut,” ungkap salah satu anggota DPR saat memberikan pernyataan pers.
Tantangan dan Prospek
Meskipun terdapat optimisme terhadap penguatan rupiah, tantangan tetap ada di depan mata. Ketidakpastian ekonomi global, seperti kebijakan moneter yang ketat dari Federal Reserve Amerika dan kondisi inflasi yang tidak menentu, dapat mempengaruhi kestabilan nilai tukar.
BI juga harus mempertimbangkan faktor domestik, seperti tingginya defisit neraca perdagangan dan arus modal asing. Langkah-langkah seperti intervensi pasar, pengendalian inflasi, serta penguatan fundamental ekonomi dalam jangka panjang menjadi krusial.
Kesimpulan
Komitmen DPR untuk menagih janji BI mengenai penguatan rupiah adalah sinyal positif bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Baik BI maupun DPR perlu bekerja sama secara intensif untuk menciptakan strategi yang efektif guna mengatasi volatilitas nilai tukar. Dengan sinergi antara kebijakan moneter dan fiscal serta keberlanjutan reformasi ekonomi, penguatan rupiah dapat tercapai, memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Masyarakat menunggu langkah nyata dari kedua institusi ini untuk memastikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
