Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam penegakan hukum terhadap 21 badan usaha yang lahannya diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi. Puan menegaskan pentingnya transparansi dalam proses penegakan hukum dan meminta laporan perkembangan disampaikan kepada publik.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 4 September 2026.
Data dari KLH per 2 September 2026 menunjukkan bahwa 21 badan usaha di tujuh provinsi tengah dalam tahap verifikasi lapangan dan/atau pemasangan plang pengawasan. Total area yang terdampak mencapai sekitar 11.404 hektare.
Sebaran badan usaha tersebut mencakup tujuh perusahaan di Kalimantan Barat, empat di Sumatera Selatan, empat di Kalimantan Selatan, tiga di Kalimantan Tengah, serta masing-masing satu di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau.
Puan menilai bahwa penegakan hukum tidak hanya penting untuk memastikan tindakan pemadaman kebakaran, tetapi juga untuk memastikan proses tersebut mengikuti hasil verifikasi dan ketentuan hukum yang ada.
“Transparansi menjadi penting agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan perkara,” imbuh Puan. Ia juga meminta agar pemerintah menangani karhutla dalam satu kendali untuk melindungi masyarakat yang terdampak.
Kabut asap akibat karhutla dapat berdampak serius pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. “Asap yang muncul dari karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” tegasnya.
Oleh karena itu, penanganan karhutla harus memadukan upaya pemadaman api dengan perlindungan kesehatan masyarakat serta dukungan untuk keluarga yang terdampak. Puan juga meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan pengelola kawasan diperkuat.
“Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan karhutla,” tegas Puan. Ia mengingatkan perlunya kecepatan respons ketika titik api mulai muncul, karena keterlambatan dapat memperburuk situasi.
“Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” ujarnya.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menekankan bahwa DPR akan terus mengawal penanganan karhutla, mengingat dampaknya meluas ke berbagai aspek, termasuk lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.
Selain upaya di lapangan, Puan mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan pencegahan karhutla secara berkelanjutan. “Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” tegasnya.
