Jakarta, Maret.id — Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, menekankan perlunya verifikasi dan koreksi data kemiskinan dengan pendekatan jemput bola. Hal ini penting mengingat banyak warga yang tidak mengetahui status desilnya dan enggan mengajukan keberatan atas ketidakakuratan data.
Arjuna menyatakan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menunggu laporan dari masyarakat. Aparatur hingga tingkat kelurahan harus aktif turun langsung untuk memastikan keakuratan data dalam Data Terpadu Satuan Data Elektronik Nasional (DTSEN).
“Belum tentu warga mengetahui bahwa dirinya masuk dalam kategori desil yang tidak sesuai. Apalagi mereka belum tentu berani mengadukan kekeliruan data yang dialaminya,” kata Arjuna.
Kendala ketidaksesuaian data desil ini diungkap Arjuna setelah ia menemukan kejanggalan saat memeriksa data dirinya. Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan ini tercatat masuk dalam Desil 8, sementara seorang pegawai honorer yang melapor kepadanya justru terdaftar dalam Desil 10, kategori tertinggi secara ekonomi.
“Aneh memang. Saya cek saya masuk Desil 8. Warga saya yang jadi honorer ngadu ke saya masuk Desil 10,” ujar Arjuna.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan masih adanya persoalan dalam pengelompokan desil yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial ekonomi masyarakat. “Saya mestinya masuk Desil 10. Ada warga saya yang jelas-jelas pegawai kontrak honorer malah masuk Desil 10. Aneh kan,” tegasnya.
Arjuna mengingatkan bahwa ketidaktepatan data bukan sekadar masalah administrasi. Klasifikasi desil yang salah dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap program bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya.
Dia menyebutkan terdapat lebih dari 3.000 warga di Surabaya yang dilaporkan memiliki peringkat desil yang tidak sesuai dengan kondisi mereka.
Jika tidak segera diperbaiki, masalah ini berpotensi membuat intervensi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. “Warga yang seharusnya mendapatkan bantuan bisa saja terkendala karena status desil dalam sistem DTSEN,” imbuh Arjuna.
Sejumlah program bantuan dari APBD Surabaya berisiko terkena dampak. Ini termasuk kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), Beasiswa Pemuda Tangguh, bantuan dana kuliah, hingga program seragam gratis.
“Pokok persoalannya ada pada data DTSEN. Jangan sampai sistem ini justru menghambat rakyat menerima haknya,” jelasnya.
Arjuna menekankan perlunya perhatian serius terhadap tingkat ketidaktepatan dalam pengelompokan desil. Ia juga mengusulkan pengoptimalan data lokal yang dimiliki Pemkot Surabaya sebagai referensi.
Data lokal ini penting untuk mengecek kondisi sosial ekonomi warga sebelum menentukan kategori dalam sistem nasional. “Data itu harusnya membantu rakyat, bukan mempersulit,” ungkapnya.
DPRD Surabaya mendorong Pemkot Surabaya segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Arjuna menyerukan agar pemerintah daerah menyiapkan mekanisme bagi warga untuk melakukan verifikasi dan koreksi data dengan mudah, serta mendapatkan pendampingan saat mengajukan sanggahan.
Ia meminta semua elemen birokrasi dilibatkan secara aktif. “Dengan pendekatan jemput bola, pemerintah bisa menemukan sendiri mana data yang tidak sesuai,” tutup Arjuna.
