Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mengingatkan pentingnya penguatan sistem pemantauan dan informasi terkait bencana geologi. Menurutnya, aktivitas vulkanik yang belakangan terjadi menjadi sinyal bahwa sistem tersebut harus terus diperkuat.
“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” kata Meitri, Senin, 7 September 2026.
Dalam rapat terkait anggaran Kementerian ESDM, Meitri menyampaikan bahwa Badan Geologi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp774,82 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Total pagu anggaran Kementerian ESDM yang disetujui oleh Komisi XII DPR RI mencapai Rp27,37 triliun.
Meitri berharap, alokasi anggaran tersebut dapat digunakan secara optimal untuk memperkuat fungsi strategis Badan Geologi. Dia menekankan pentingnya pemantauan gunung api, modernisasi alat, pengolahan data, dan pemetaan kawasan rawan bencana.
“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” jelasnya.
Salah satu titik perhatian adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, yang saat ini berada pada Level III atau Siaga. Badan Geologi mencatat aktivitas erupsi antara 4-6 September 2026, dengan sebaran abu vulkanik yang terpantau menuju beberapa wilayah, termasuk Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
Meitri, yang merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai bahwa mitigasi bencana geologi perlu melibatkan dimensi lintas wilayah. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara Badan Geologi, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah sangat diperlukan.
“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” sambung Meitri.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII tersebut menekankan bahwa penguatan mitigasi adalah investasi jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerugian ekonomi, dan dampak sosial akibat bencana.
“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” tegasnya.
