Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan skema untuk membuka rekening bank bagi masyarakat secara luas. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat serta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) mencapai sasaran yang tepat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa rencana ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan rekening perbankan di kalangan masyarakat. Purbaya mengungkapkan, rekening tersebut nantinya akan digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan berbagai bantuan pemerintah.
“Kalau itu sebetulnya agar setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran, seperti bansos dan lain-lain,” tutup Purbaya.
Untuk merealisasikan inisiatif tersebut, pemerintah akan mengintegrasikan data kependudukan dan perbankan dari beberapa lembaga. Di antaranya adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (BI), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Data tersebut akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rekening. Mereka yang belum mempunyai rekening berpotensi difasilitasi untuk membuka rekening pertama. “Nanti akan dicek setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun kali ya, akan dibukakan rekening bagi yang belum punya rekening,” imbuh Purbaya.
Skema serupa juga dipertimbangkan bagi warga yang baru pertama kali memperoleh KTP. Purbaya menambahkan bahwa Presiden Prabowo mengusulkan agar proses pembuatan KTP dapat diiringi dengan pembukaan rekening bank. Pemerintah bahkan membuka kemungkinan memberikan saldo awal pada rekening baru tersebut, dengan nominal yang masih dalam tahap pembahasan.
“Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya. ‘Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi, isi minimumnya Rp50.000, dan Himbara-nya bilang mampu, jadi kita ikut saja,” kata Purbaya.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa rencana pembukaan rekening secara massal ini belum menjadi kebijakan final pemerintah. “Ini baru pembicaraan pertama. Saya pikir hasil finalnya masih belum ditentukan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan setiap penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan. Untuk mendukung rencana tersebut, Prabowo telah meminta dua bank milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat.
Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. “Tentu ke depan, berbagai program akan dikirimkan ke rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutup Airlangga di Istana Negara.
