Jakarta, Maret.id — Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menarik perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.
Perhatian ini muncul setelah seorang siswi berusia 16 tahun, berinisial Febiola Purba, mengalami gangguan ingatan yang parah. Febiola, siswa kelas 2 SMK jurusan Multimedia, dilaporkan tidak mengenali guru dan teman-temannya.
Nurhadi menilai insiden di Berastagi ini sudah dalam kategori serius dan harus ditangani dengan tepat. “Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa,” tegas Nurhadi kepada wartawan.
Hasil pemeriksaan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara menunjukkan sejumlah bakteri dalam makanan yang disajikan di sekolah. Sampel tersebut positif mengandung Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli.
“Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang,” sambung Nurhadi.
Selain penanganan medis, ia juga mendorong pemerintah untuk membuka hasil investigasi secara transparan. Audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat juga sangat diperlukan.
“Audit harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi siswa,” imbuh Nurhadi.
Nurhadi menyatakan bahwa masalah ini tidak hanya berhenti pada pencopotan kepala SPPG. Jika ditemukan kelalaian, harus ada pertanggungjawaban yang sesuai, dan penyebab kejadian juga harus ditentukan berdasarkan hasil investigasi.
“Kalau memang terbukti ada kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa program MBG sangat penting, tetapi harus dijalankan dengan memperhatikan keamanan pangan. “Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya,” ujar Nurhadi.
Nurhadi berharap kasus di Karo ini menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan MBG secara nasional agar insiden serupa tidak terulang. “Prinsipnya sederhana: lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak,” tuturnya.
