Jakarta, Maret.id — Penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat sorotan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Sri Untari Bisowarno, Penasihat Fraksi sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jatim, berpendapat bahwa keakuratan data harus diutamakan agar masyarakat miskin tidak terpinggirkan dari program bantuan pemerintah.
Untari menekankan bahwa penentuan desil tidak sekadar urusan administratif. Posisi masyarakat dalam pemeringkatan kesejahteraan, jelasnya, berpengaruh terhadap akses mereka terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Kami sungguh prihatin melihat data desil yang seperti ini…,” tegas Untari. Ia sudah mengunjungi berbagai komunitas untuk menilai keakuratan penentuan desil yang dinilai kurang cermat.
Ia juga mencermati penggunaan indikator fisik yang tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga secara holistik. Misalnya, kondisi rumah yang dihuni tidak selalu mencerminkan kemampuan finansial penghuninya.
“Contoh rumah. Rumah itu ternyata milik mertuanya atau milik warisan dari orang tua…,” ujarnya. Untari mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali metodologi penentuan desil agar lebih komprehensif.
“Menurut saya ini pemerintah pusat harus kembali melakukan telaah secara lebih cermat lagi…,” imbuhnya. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam penentuan desil dapat berakibat fatal bagi keluarga yang membutuhkan bantuan.
Untari juga menekankan adanya potensi exclusion error, di mana individu yang membutuhkan bantuan justru tidak terdeteksi. Di sisi lain, inclusion error dapat menyebabkan mereka yang lebih mampu masuk dalam kelompok penerima program.
Kedua masalah ini, katanya, harus segera diperbaiki. Namun, ia menegaskan bahwa exclusion error perlu perhatian serius, karena dampaknya kepada keluarga miskin yang kehilangan bantuan sangat besar.
Fraksi PDI Perjuangan melakukan simulasi untuk menggambarkan dampak exclusion error. Jika terjadi pada 5 persen dari 3,712 juta penduduk miskin di Jawa Timur, diperkirakan sekitar 185.600 orang akan terdampak.
“Angka tersebut merupakan simulasi, bukan data resmi…,” ungkap Untari. Dia juga menekankan perbedaan mendasar antara angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS dan pemeringkatan desil DTSEN.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2026 mencapai 3,712 juta orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2025. Namun, konteks antara kedua data berbeda, di mana BPS mengukur status kemiskinan, sementara DTSEN berfungsi sebagai pemeringkatan kesejahteraan.
“Persoalannya bukan hanya berapa banyak warga yang berhasil keluar dari kemiskinan…,” lanjutnya. Selain itu, Untari menyoroti masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme keberatan terhadap data desil.
“Walaupun ada masa sanggah tapi orang kan tidak terlalu tahu…,” jelasnya. Menurutnya, DTSEN harus terus diperbarui untuk mencerminkan perubahan kondisi masyarakat.
Sebagai Ketua Komisi E DPRD Jatim, Untari berjanji akan memanggil berbagai pihak terkait untuk membahas indikator yang digunakan dalam penentuan desil. “Saya mohon kepada Kementerian Sosial…,” tuturnya.
DPRD Jatim akan memanggil Dinas Sosial, BPS, dan stakeholder lain untuk mendapatkan penjelasan terkait indikator penentuan desil. “Agar kami juga mengetahui secara persis apa yang sebenarnya menjadi indikator penentu…,” imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong tiga langkah untuk perbaikan DTSEN di Jawa Timur, termasuk audit kualitas data dan mekanisme koreksi data yang transparan.
“Pengaduan masyarakat tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan…,” ungkap Untari. Dia menekankan pentingnya ada mekanisme verifikasi untuk memastikan akurasi data pemerintah.
“Jangan hanya menghitung siapa yang menerima bantuan…,” jelasnya. Keberhasilan DTSEN harus dapat memastikan program pemerintah tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang memerlukan.
“DTSEN harus menjadi instrumen untuk memperbaiki ketepatan sasaran program pemerintah…,” tutup Untari. Dalam konteks ini, ia menekankan agar tidak ada warga miskin yang tersisih hanya karena masalah data.
