Jakarta, Maret.id — Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu menggelar aksi di Gedung DPR dan kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan tuntutan terkait kondisi pemerintahan dan pembangunan di daerah mereka.
Aksi ini dikoordinatori oleh M. Ridho dan menjadi puncak dari keresahan masyarakat terkait lambannya pembangunan, tata kelola pemerintah, kondisi keuangan daerah, serta pengelolaan aset milik pemerintah. Di hadapan massa, Ridho menegaskan pentingnya pemerintah dan DPR RI untuk memperhatikan masalah-masalah tersebut.
“Kami datang ke Jakarta bukan untuk mencari panggung. Kami datang membawa suara masyarakat Bandung Barat. Kami ingin pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, melihat, dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat,” ujar Ridho.
Ridho juga menekankan bahwa tuntutan mereka bukan hanya soal pergantian pejabat. “Kami tidak sedang berbicara tentang suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat. Yang kami tuntut adalah evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan. Kalau memang kinerjanya baik, buktikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Massa menuntut evaluasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, dan mendesak agar ia dicopot jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memenuhi kebutuhan percepatan pembangunan daerah. Ridho juga menyinggung soal aset daerah dan meminta transparansi dalam pengelolaan aset tersebut.
“Aset daerah adalah aset rakyat. Jangan sampai ada aset yang tidak jelas keberadaannya. Kami meminta semuanya dibuka secara transparan dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang apabila terdapat indikasi pelanggaran,” ungkap Ridho.
Massa juga menyoroti masalah realisasi anggaran dan pembangunan. “Rakyat tidak butuh angka-angka di atas kertas. Rakyat butuh jalan yang dibangun, sekolah yang layak, pelayanan publik yang baik,” katanya.
Sorotan selanjutnya ditujukan pada jabatan aparatur yang kosong atau diisi pelaksana dalam waktu yang lama. “Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka dan memastikan seluruh jabatan diisi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, mereka meminta perhatian ekstra untuk sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. “Jangan bicara kualitas pendidikan kalau masih ada sekolah yang membutuhkan perhatian. Anggaran pendidikan harus sampai kepada kebutuhan pendidikan,” tegas Ridho.
Massa juga meminta penelusuran terhadap penggunaan anggaran, termasuk dana BOS dan belanja pembangunan. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. “Anggaran harus tepat sasaran, aset daerah harus terlindungi, dan setiap rupiah uang rakyat harus muncul dalam bentuk pelayanan publik,” tambahnya.
