Jakarta, Maret.id — Gagasan baru mengenai tanggung jawab lingkungan diutarakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat. Hal tersebut disampaikan dalam acara Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026 di Bali, pada Kamis, 10 September 2026.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menko Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta Gubernur Bali I Wayan Koster. Jumhur menilai ENSIA sebagai contoh nyata upaya untuk melampaui kepatuhan regulasi dalam perlindungan lingkungan.
Ia menyarankan agar tahap selanjutnya ditujukan pada tindakan nyata untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak. “Penegakan hukum menjadi instrumen terakhir ketika pendekatan moral dan keagamaan belum mampu mendorong kepatuhan,” kata Jumhur.
Lebih lanjut, ia menegaskan, “Dalam mewujudkan kepatuhan etik lingkungan, ada yang sifatnya imbauan moral, kemudian perintah-perintah religi, dan yang terakhir adalah menggunakan instrumen hukum,” imbuhnya. KLH akan memperkuat penegakan hukum bagi pihak-pihak yang belum menyadari pentingnya merawat lingkungan. Namun, upaya ini tidak hanya ditujukan kepada korporasi.
Jumhur menyatakan bahwa masalah lingkungan adalah tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, korporasi, dan individu. Kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan, sambungnya, berkontribusi terhadap pencemaran laut dan temuan mikroplastik dalam ikan.
Salah satu solusi yang dipersiapkan adalah Extended Producer Responsibility (EPR). Melalui skema ini, produsen diharapkan bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari produk mereka. “Salah satu contoh adalah produsen mi instan yang memproduksi sekitar 20 miliar bungkus plastik per tahun,” ujar Jumhur, mengingatkan tantangan besar yang harus dihadapi.
Pemerintah berencana mengatur mekanisme pendanaan EPR, di mana dana akan dikelola oleh produsen. “KLH akan memastikan skema ini dapat mengurangi sampah plastik dan tidak meninggalkan saldo sampah di lingkungan,” tegasnya.
“EPR digunakan untuk memastikan pengurangan sampah plastik hingga nol. Kami tidak menghentikan produksi, tetapi meminta produsen untuk berinvestasi dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan,” jelasnya.
Jumhur menambahkan bahwa pemulihan lingkungan juga dapat menciptakan peluang ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan green jobs. “Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan,” tambahnya.
Peluang untuk investasi juga muncul melalui perdagangan karbon. Indonesia memiliki lahan kritis seluas 12,3 juta hektare dan 3,45 juta hektare kawasan mangrove, di mana 800.000 hektare di antaranya mengalami kerusakan.
“Kawasan yang perlu dipulihkan dapat menjadi ruang investasi dalam kegiatan restorasi berbasis perdagangan karbon,” ujar Jumhur. Ia juga menyatakan bahwa bisnis pemulihan mangrove memiliki prospek yang menjanjikan.
“Setelah tiga tahun, bisnis ini bisa menghasilkan keuntungan empat hingga lima kali lipat,” ungkapnya.
Lebih jauh, model bisnis tersebut memberikan manfaat ganda karena tidak hanya berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperbaiki ekosistem dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
KLH juga berkolaborasi dengan Sucofindo untuk menghitung potensi perdagangan karbon. Jumhur menekankan bahwa agenda ini bertujuan untuk mendorong dunia usaha melampaui sekadar kepatuhan regulasi.
“Kesadaran terhadap etika lingkungan harus menjadi bagian integral dari pembangunan,” tegasnya. “Seperti yang diungkapkan Rocky Gerung: Apakah Anda berbicara tentang Etika Lingkungan?” pungkas Jumhur.
