Jakarta, Maret.id — Anggota DPRD Jawa Timur Ony Setiawan mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menggandeng Pemkab Tuban dan Bojonegoro dalam penanganan kekeringan. Ia menyarankan agar pendekatan yang diambil tidak sebatas respons darurat, melainkan lebih bersifat jangka panjang.
Ony menekankan pentingnya mengubah pola penanganan kekeringan dengan menerapkan program ketahanan air yang lebih berkelanjutan. Meski dropping air kiriman tetap diperlukan, hal tersebut tidak bisa menjadi solusi utama tiap musim kemarau.
Berbagai langkah permanen diusulkan oleh Ony, seperti memperbanyak embung dan waduk mikro. Ia berupaya memperkuat pipanisasi lintas wilayah untuk menghubungkan sumber air yang stabil ke desa-desa yang mengalami krisis air bersih.
“Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama,” tegasnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan tantangan geografis di Tuban dan Bojonegoro, yang sebagian besar merupakan kawasan batu kapur atau karst. Keadaan ini berakibat pada cepatnya air hujan meresap ke dalam tanah dan mengurangi cadangan air.
Pemerintah, menurut Ony, perlu merumuskan kebijakan yang terintegrasi. Ia menambahkan, “Yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana mendatangkan air ketika warga sudah kekurangan, tetapi bagaimana air bisa ditampung, disimpan, dan didistribusikan.”
Ony mendorong pemerintah untuk memperbanyak infrastruktur menampung air hujan seperti embung dan waduk mikro. Hal ini penting guna maksimalisasi pemanfaatan air hujan ketika musim kemarau tiba.
Selain itu, perlu ada penguatan jaringan distribusi air. “Pipanisasi lintas wilayah harus dilakukan untuk memastikan desa kesulitan air bisa terhubung dengan sumber air yang stabil,” sambung Ony.
Ia juga mengusulkan agar program pengeboran sumur dalam diperluas, dengan catatan harus berbasis kajian geologi yang tepat. “Ini harus didasari pemetaan geologi agar tepat sasaran,” ujarnya.
Masyarakat pun perlu dilibatkan dalam pengelolaan sumber air yang telah dibangun. “Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air harus dilakukan agar sarana yang dibangun dapat dirawat secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Ony mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur air harus selaras dengan konservasi lingkungan. Ia menyerukan perlunya pengawasan ketat aktivitas pertambangan di kawasan resapan karst.
“Tindakan penghijauan di kawasan hulu juga perlu digencarkan,” tuturnya. Ia menyarankan pengembangan sumur resapan di pemukiman warga.
Selain infrastruktur, masalah kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Ony menekankan pentingnya dukungan bagi petani agar dapat beradaptasi dengan perubahan iklim.
“Pemerintah harus membantu petani dengan penyediaan benih berumur pendek dan sistem irigasi yang efisien,” tegasnya.
Ony menekankan perlunya komitmen politik dan alokasi anggaran berkelanjutan dalam APBD untuk ketahanan air. “Penanganan tidak seharusnya hanya mengandalkan anggaran tanggap bencana,” sarannya.
Ia berharap adanya sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkab Tuban dan Bojonegoro, DPRD, masyarakat serta dunia usaha. “Dengan begitu, daerah yang selama ini mengalami krisis air dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan tangki air,” pungkasnya.
