Jakarta, Maret.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menjelaskan bahwa kolaborasi ini penting untuk memenuhi permintaan RDTR yang terus meningkat.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” kata Ossy.
Data per 8 September 2026 menunjukkan 572 RDTR telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) dan mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat,” imbuh Ossy.
Dia menambahkan bahwa upaya untuk mempercepat RDTR ini akan meningkatkan secara eksponensial penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di tanah air.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa penyelesaian RDTR periode 2026-2028 ditargetkan mencapai 1.703 RDTR, dengan target 500 RDTR untuk tahun 2026.
Kerja sama dengan perguruan tinggi menargetkan penyelesaian 62 paket dengan volume 145 RDTR di 18 provinsi, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah 38, terdiri dari 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli akan segera dilakukan,” tegas Suyus.
