Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Keluarga Besar FKPPI, Pontjo Sutowo, mengungkapkan pentingnya penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) dalam Rapat Pimpinan Nasional FKPPI di Jakarta pada Jumat, 11 September 2026. Ia menggarisbawahi perlunya perspektif jangka panjang dalam perjuangan organisasi.
“Sebuah perjuangan harus memiliki perspektif jangka panjang. Tidak ada perjuangan yang hanya berlangsung lima tahun,” tegas Pontjo. Ia mendorong keterlibatan daerah dalam proses penyusunan GBHP, menekankan bahwa aspirasi daerah harus menjadi bagian penting dalam arah organisasi.
“Semestinya, haluan besar perjuangan FKPPI mampu menampung aspirasi dari seluruh daerah,” imbuhnya. Pontjo mengaitkan penyusunan GBHP dengan rencana Musyawarah Nasional (Munas) FKPPI mendatang, mengharapkan haluan itu dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Munas.
Ia memperingatkan bahwa perubahan kepengurusan tidak harus selalu disertai perubahan arah organisasi. “Jangan sampai justru Munas yang setiap kali membuat garis haluan baru,” ujarnya, memperingatkan risiko fluktuasi program sesuai kepemimpinan.
“Pengurus boleh berganti, tetapi arah perjuangan tidak boleh berubah,” tegas Pontjo. Ia menekankan bahwa FKPPI adalah organisasi berorientasi pada perjuangan, bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan politik.
“FKPPI bukan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan. FKPPI adalah alat perjuangan, alat untuk mencapai cita-cita,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Pontjo juga menyoroti isu pendidikan.
Ia menekankan perlunya sistem pendidikan nasional yang tidak hanya mencetak pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan pekerjaan. Selain itu, ia menilai bahwa sistem politik Indonesia harus terintegrasi dengan budaya masyarakat.
“Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan,” ujar Pontjo, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Di bidang ekonomi, Pontjo mengangkat isu distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya alam. Ia mempertanyakan kondisi masyarakat di daerah kaya sumber daya yang belum merasakan manfaat yang setara dari kekayaan tersebut.
“Jangan sampai yang menikmati justru pihak asing, sementara masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” kata Pontjo. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam harus dirasakan oleh masyarakat lokal.
Pontjo menambahkan bahwa semua masalah ini merupakan bagian dari mendorong kemandirian bangsa. “Kita tidak boleh terus bergantung. Kita harus yakin pada diri sendiri,” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Indonesia memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, serta pentingnya kemerdekaan secara mental. “Orang yang terjajah tidak mungkin memerdekakan orang lain,” ujar Pontjo, mengingatkan akan pentingnya kesadaran mental untuk mencapai kemandirian.
“Kalau masyarakat tidak merdeka, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud,” kata Pontjo, menekankan bahwa kesadaran mental adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
