Jakarta, Maret.id — Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang juga tergabung dalam Tim Pengawas (Timwas) Haji, mendesak pemerintah untuk segera mempercepat pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Keimigrasian. Menurutnya, regulasi ini sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Pentingnya Pengawasan Keimigrasian
Rieke menegaskan bahwa Perpres tentang Tata Kelola Keimigrasian harus segera disahkan agar pengawasan terhadap mobilitas WNI, termasuk jemaah haji dan umrah, mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat. Ia berpendapat bahwa penguatan sistem keimigrasian adalah langkah yang mendesak untuk mencegah praktik haji ilegal yang masih sering dijumpai dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, penggunaan visa umrah untuk keperluan berhaji bukanlah masalah yang sepele. Hal ini melibatkan pengawasan lintas lembaga dan terdapat celah dalam tata kelola keimigrasian yang harus diatasi. “Kasus penggunaan visa nonhaji ini harus menjadi perhatian serius bersama. Pengawasan keimigrasian harus diperkuat agar tidak ada lagi WNI yang berangkat melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Rieke dalam keterangannya.
Perlindungan WNI dari Tindak Pidana
Lebih lanjut, Rieke menjelaskan bahwa penguatan sistem keimigrasian juga berkaitan dengan perlindungan WNI dari potensi tindak pidana perdagangan orang. Ia menekankan bahwa dalam beberapa kasus, modus keberangkatan ke luar negeri sering memanfaatkan jalur visa umrah maupun wisata. “Penguatan tata kelola keimigrasian ini penting bukan hanya untuk haji, tetapi juga untuk perlindungan WNI di luar negeri,” imbuhnya.
Dengan demikian, Rieke berharap agar regulasi mengenai tata kelola keimigrasian dapat memperkuat pengawasan di seluruh pintu keberangkatan, serta mempersempit kesempatan bagi praktik perjalanan ilegal. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji berlangsung lebih tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
Upaya Kolaborasi Lintas Lembaga
Timwas Haji DPR RI menyatakan harapannya agar nantinya regulasi yang diusulkan dapat mengintegrasikan pengawasan antar lembaga terkait. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Upaya pencegahan terhadap praktik keimigrasian yang tidak sesuai.
Penguatan regulasi keimigrasian ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi jemaah haji, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah penipuan dan penganiayaan terhadap WNI yang bekerja di luar negeri. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan WNI dapat berangkat untuk menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman, tanpa kekhawatiran akan jalur perjalanan yang tidak jelas.
Rieke menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa penguatan tata kelola keimigrasian adalah investasi penting untuk masa depan WNI, terutama dalam konteks perubahan zaman dan tantangan global yang semakin kompleks.
Cegah Haji Ilegal: Legislator PDIP Minta Perpres Tata Kelola Keimigrasian Dipercepat
Dalam upaya mencegah praktik haji ilegal yang kian marak, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menekankan pentingnya percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola keimigrasian. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meningkatnya Kasus Haji Ilegal
Tahun ini, sejumlah laporan mengenai praktek haji ilegal yang melibatkan calon jemaah haji meningkat pesat. Banyak calon jemaah yang terjebak dalam iming-iming paket haji murah yang ditawarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Praktik ini tidak hanya merugikan calon jemaah secara finansial, tetapi juga berdampak pada citra dan keamanan Indonesia sebagai negara yang memberikan pelayanan ibadah haji yang baik.
Peran Pemerintah dan Legislator
Dalam konteks ini, legislator PDIP dengan tegas menyerukan agar pemerintah segera mempercepat penyusunan dan penerapan Perpres terkait tata kelola keimigrasian. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pemberangkatan jemaah haji berjalan dengan baik, transparan, dan terhindar dari praktik-praktik ilegal.
Dukungan terhadap percepatan Perpres ini juga diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta instansi keamanan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan akan terbentuk sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Solusi dan Rekomendasi
Beberapa poin yang menjadi perhatian legislator dalam penyusunan Perpres tersebut antara lain:
-
Penguatan Pengawasan: Meningkatkan pengawasan pada lembaga-lembaga penyelenggara ibadah haji (PPIH) agar hanya yang terakreditasi dan memiliki izin yang dapat memberangkatkan jemaah.
-
Edukasi Calon Jemaah: Melakukan kampanye edukasi bagi masyarakat tentang prosedur penyelenggaraan haji yang resmi dan cara mengenali penipuan berkedok layanan haji.
-
Kemudahan Akses Informasi: Memastikan bahwa informasi terkait penyelenggaraan haji dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik melalui media cetak, online, maupun sosial media.
-
Kolaborasi Antar Lembaga: Mendorong sinergi antara Kementerian Agama, Imigrasi, dan lembaga penegak hukum dalam rangka pengawasan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal.
Kesimpulan
Pencegahan terhadap praktik haji ilegal adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan percepatan penyusunan Perpres tata kelola keimigrasian, diharapkan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi dari tindakan yang merugikan calon jemaah. Masyarakat pun diharapkan lebih cerdas dan hati-hati dalam memilih penyelenggara ibadah haji agar tidak terjebak dalam praktik ilegal di masa depan.
