Jakarta, Maret.id — Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuzar Rasyid, telah menerima berbagai aspirasi dari pengemudi ojek online mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dua isu utama yang dibahas adalah perubahan data desil pada DTSEN dan peningkatan kesejahteraan P3K, terutama untuk tenaga paruh waktu dan petugas kebersihan di sekolah. Aspirasi ini disampaikan dalam sebuah sarasehan yang diadakan di Kota Kediri pada Minggu, 13 September 2026.
Yuzar menjelaskan pentingnya pengajuan permohonan yang sesuai prosedur bagi masyarakat yang ingin melakukan verifikasi ulang data desil. “Saya hadir untuk menjelaskan penyebab perubahan dan cara mengajukan verifikasi ulang,” tuturnya.
Ia menambahkan, setiap permohonan akan diproses sesuai aturan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Masyarakat diharapkan memahami faktor-faktor yang bisa memengaruhi data desil dan menempuh mekanisme verifikasi ulang jika diperlukan.
Yuzar juga menegaskan bahwa data yang tidak akurat tidak seharusnya menghalangi akses masyarakat yang berhak terhadap program bantuan. Oleh karena itu, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah diperlukan untuk memastikan proses pengajuan berjalan sesuai ketentuan.
Di samping itu, kesejahteraan P3K juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Para peserta menantikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi P3K, terutama yang berstatus paruh waktu.
“Yuzar akan mendorong aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan dinas terkait,” jelasnya, agar masalah yang dihadapi masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Perwakilan Garda Kota Kediri, Rahman, menyambut positif forum ini. Menurutnya, dialog langsung dengan anggota dewan memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Kami berharap dukungan DPRD dapat membantu mengawal proses perbaikan data DTSEN,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data agar warga yang berhak tidak kehilangan bantuan.
Rahman mengungkapkan, beberapa pengemudi ojek online telah mengajukan permohonan ke Dinas Sosial sejak pertengahan Juli 2026, namun proses verifikasi belum sepenuhnya selesai.
Kondisi ini memperkuat urgensi koordinasi lintas pihak untuk memberikan kepastian dalam proses pengajuan masyarakat. Yuzar pun menegaskan komitmennya untuk menampung dan mendorong penyelesaian aspirasi masyarakat dengan jalur koordinasi yang tepat.
