Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, meminta agar pemerintah lebih teliti dalam mengkaji rencana pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat. Ini terutama penting jika kebijakan tersebut terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hari menilai, pemerintah perlu memastikan urgensi rekening massal tersebut. Penyaluran bansos dianggap masih bisa dilakukan melalui identitas kependudukan saja.
“Rekening massal harus dilihat dulu kepentingannya, apakah menjadi sangat penting. Toh dengan KTP saja cukup untuk melakukan penyaluran bansos,” ujar Hari pada Senin, 14 September 2026.
Dia memperingatkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menjalankan program yang dapat menambah beban anggaran negara tanpa manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
Hari juga mengingatkan agar rencana rekening massal tidak berubah menjadi proyek yang memboroskan anggaran sampai Rp11 triliun. “Jangan jadi proyek akal-akalan yang memakan anggaran sampai Rp 11 T,” tegasnya.
Dia berpandangan bahwa dalam kondisi fiskal saat ini, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program. Penghematan APBN pun, menurutnya, harus menjadi fokus agar anggaran diarahkan pada program yang tepat sasaran.
“Semestinya buat program yang tepat sasaran dengan melakukan penghematan APBN saat ini,” ujarnya.
Selain isu anggaran, Hari juga menyoroti kinerja kabinet pemerintahan saat ini. Dia percaya jajaran kabinet perlu memahami arah kebijakan dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto agar setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
“Dan kabinet saat ini terlihat ‘Auto Pilot’ tanpa memahami arah dan pikiran dari Presiden RI,” pungkas Hari.
