Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan Bantuan Presiden yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap daerah yang sedang menghadapi masalah karhutla.
“Ini bentuk perhatian Bapak Presiden, pemimpin yang sangat hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah melakukan rapat langsung koordinasi, namun juga memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan karhutla ini,” kata Menteri Kehutanan Raja Antoni, usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang pada Rabu, 16 September 2026.
Bantuan ini hadir di tengah dukungan anggaran penanggulangan karhutla yang telah dialokasikan melalui BNPB serta kementerian lainnya, termasuk TNI, Polri, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bantuan tambahan ini mencakup sekitar Rp30 miliar untuk provinsi Sumatera Selatan, Rp20 miliar untuk Ogan Komering Ilir, dan Rp20 miliar untuk Musi Banyuasin. Sementara masing-masing Banyuasin dan Ogan Ilir akan menerima Rp15 miliar.
Menanggapi hal ini, pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai petunjuk teknis penyaluran dan pengelolaannya. Ia menekankan agar prosesnya tidak terhambat oleh birokrasi, sambil tetap menjaga akuntabilitas.
“Banpres ini kemudian diikuti oleh Surat Edaran dari Pak Mendagri, tentang Juknis tentang bagaimana teknis penyalurannya, pengelolaannya. Tidak dibuat ribet dengan berbagai macam halangan birokratis, namun tetap akuntabel dan transparan,” imbuh Raja Antoni.
Menteri Kehutanan meminta agar bantuan tersebut dapat segera dicairkan. Penggunaan dana diharapkan dapat mendukung penanganan karhutla dengan membeli peralatan dan mencegah dampak karhutla, termasuk dampak kesehatan masyarakat.
“Saya minta ini bisa sesegera mungkin dicairkan untuk penanggulangan karhutla, membeli peralatan, atau mencegah dampak semacam tadi (kesehatan) dan sebagainya. Tapi sekali lagi, harus dipertanggungjawabkan secara baik, secara akuntabel dan transparan kepada negara dan kepada rakyat,” tegasnya.
Pengelolaan Bantuan Presiden akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten nantinya akan bekerja sama dengan BPBD untuk proses penyalurannya demi mendukung penanganan karhutla di daerah.
