Jakarta, Maret.id — Usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen diperkirakan akan menjadi tantangan berat bagi partai baru dan partai politik dengan perolehan suara yang minim.
Pengamat politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa menekankan bahwa aturan ini berpotensi menyulitkan partai-partai seperti PSI dan PPP. “Itu angka 5 persen akan menyulitkan partai baru dan partai nanggung. Bukan cuma PSI atau PPP, tapi juga Demokrat,” ujar Hensa.
Di sisi lain, partai-partai besar cenderung lebih optimis menghadapi penerapan ambang batas 5 persen. Hal ini terutama berlaku bagi partai-partai yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan, di mana ambang batas yang tinggi dapat mempersempit kompetisi dalam perebutan kursi di parlemen.
“Kalau partai besar, apalagi penguasa, pasti setuju 5 persen. Buat mereka malah bagus, percaya diri mereka,” tegas Hensa.
Sebelumnya, para ketua umum partai politik koalisi pemerintah dilaporkan sempat melakukan pertemuan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertemuan ini berfokus pada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan dihadiri oleh partai koalisi pemerintah, kecuali PDIP.
Salah satu isu utama yang dibicarakan adalah mengenai ambang batas parlemen. Isu ini menjadi sorotan utama dan kabar yang beredar menyebutkan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai ambang batas parlemen sebesar 5 persen.
