Jakarta, Maret.id — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Surabaya tidak lagi hanya bergantung pada data desil administratif. Pemerintah Kota Surabaya kini memperkuat verifikasi melalui musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan warga untuk menilai kondisi masyarakat secara nyata di tingkat RT/RW.
Eri menyebutkan bahwa perubahan pendekatan tersebut sangat penting agar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak terlewatkan hanya karena masalah klasifikasi data. “Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan bersama warga di tingkat RT/RW,” tegas Eri.
Pernyataan ini disampaikan Eri saat membuka Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya pada Kamis (17/9/2026) malam. Sebanyak 1.360 RW di Surabaya terlibat dalam program tersebut. Bagi Eri, Lomba Kampung Pancasila harus melebihi sekadar kompetisi antarwilayah. “Program ini harus menjadi momentum untuk menguatkan kembali gotong royong warga dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masing-masing,” imbuh Eri.
Keberadaan warga yang masih membutuhkan bantuan menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan bersama melalui kekuatan masyarakat di tingkat kampung. “Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong,” kata Eri.
Pendekatan berbasis muskel ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Dalam proses verifikasi, kondisi nyata warga di lapangan menjadi pertimbangan untuk menentukan skala prioritas. Sebelumnya, Pemkot Surabaya juga telah melibatkan warga dalam verifikasi bansos untuk memastikan pemutakhiran data kemiskinan dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Eri menjelaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa selalu diukur hanya dari angka atau klasifikasi administratif. “Kondisi nyata warga di lingkungan masing-masing perlu diketahui melalui komunikasi langsung antara pemerintah, RT, RW, dan masyarakat,” tutur Eri.
Ia juga mendorong agar zakat, infak, dan bantuan sosial yang ada dapat dimanfaatkan untuk membantu warga yang membutuhkan di lingkungan sekitar. “Mari kita bergerak bersama, pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar,” imbuhnya.
Eri menambahkan bahwa nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, ekonomi, lingkungan, dan hubungan sosial. Lomba Kampung Pancasila 2026 tidak hanya dinilai dari aspek seremonial, tetapi juga melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan usaha lokal, toleransi antarwarga, pengelolaan lingkungan, serta keaktifan warga dalam menyelesaikan persoalan wilayah.
Aspek lingkungan mencakup pengelolaan sampah secara mandiri, penghijauan, serta penataan kawasan agar tetap bersih dan sehat. “Indikator lainnya yang menjadi penilaian adalah keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama,” tutup Eri.
Pemkot Surabaya juga melibatkan perangkat daerah sebagai pengampu di masing-masing wilayah. Eri meminta agar perangkat daerah tidak hanya memberikan instruksi tetapi juga turun langsung memberikan contoh kepada masyarakat. Perangkat daerah yang dinilai gagal menjalankan tugas pembinaan di wilayah pengampuannya akan mendapat sanksi berupa bendera hitam.
Lomba Kampung Pancasila 2026 sendiri melibatkan 1.360 RW. Penilaian dilakukan secara berjenjang mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi hingga verifikasi lapangan. Pemkot Surabaya memastikan penilaian diarahkan pada kondisi nyata, manfaat, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan.
Eri menegaskan bahwa penguatan gotong royong di tingkat kampung bukan hanya soal memenangkan lomba. “Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong,” pungkas Eri.
