Jakarta, Maret.id — Pengunduran diri Nusron Wahid dari kepengurusan DPP Partai Golkar yang baru-baru ini terungkap, menyusul namanya terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi internal partai.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengkritik Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang belum memberikan penjelasan langsung mengenai status Nusron di partai.
“Jika pengunduran diri tersebut memang telah disampaikan sejak enam bulan lalu, seharusnya posisi Nusron dapat dijelaskan secara terbuka tanpa menimbulkan polemik,” kata Muslim.
Sarmuji, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, sebelumnya menyatakan bahwa Nusron sudah mundur dari kepengurusan DPP lebih dari enam bulan yang lalu. Dia menambahkan, meskipun Mundur, Nusron masih berstatus sebagai kader Golkar.
Muslim juga mencatat bahwa pengungkapan pengunduran diri ini terjadi setelah nama Nusron muncul dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
KPK telah melakukan OTT terkait dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di ATR/BPN. Sejumlah pihak yang dianggap memiliki hubungan dengan Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Publik menduga bahwa Nusron masih anggota atau pengurus Golkar. Oleh karena itu, Bahlil nampak kikuk. Bacaan publik menganggap Bahlil dan Golkar melindungi Nusron serta terduga koruptor,” ujar Muslim.
Dia menambahkan, “Bungkamnya Bahlil ini menyimpan misteri mengenai keberadaan Nusron di Golkar. Keberatan publik timbul karena saat OTT soal BPN yang melibatkan nama Nusron, dia baru diakui mundur.”
Muslim mempertanyakan mengapa tidak ada pengumuman resmi dari Partai Golkar terkait pengunduran diri Nusron jika keputusan tersebut sudah diambil lama. “Kenapa tidak ada berita dan pengumuman? Apakah Bahlil dan Golkar sedang bersandiwara untuk melindungi Nusron?” tanya Muslim.
Sarmuji telah menegaskan bahwa Nusron telah menyampaikan pengunduran dirinya secara langsung kepada Bahlil. Ia juga mengonfirmasi bahwa Nusron tetap menjadi anggota Golkar meskipun tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan DPP.
Nusron sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Bahlil.
Dalam perkara ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam dugaan suap dan penerimaan lainnya, yang berkaitan dengan pengurusan pertanahan, termasuk HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Nusron sendiri menyatakan bahwa ia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK dan menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan membantu proses penyidikan yang ada.
