Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir. Langkah ini bertujuan mencegah penyelundupan barang ilegal.
Instruksi tersebut disampaikan saat Presiden memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, di Istana Kepresidenan pada Selasa, 22 September 2026.
Usai pertemuan, Djaka mengungkapkan bahwa pengawasan akan lebih ketat untuk mencegah barang-barang ilegal dan yang dilarang, termasuk narkoba dan pakaian bekas. “Dipanggil disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir untuk penyelundupan barang-barang ilegal,” tuturnya.
Djaka juga menyebut barang-barang yang menjadi perhatian utama adalah narkoba dan barang lain yang masuk kategori terlarang. Bea Cukai berencana memperkuat strategi pengawasan dengan menambah peralatan operasional dan memperketat satuan tugas di lapangan. “Ya, strateginya tadi, nambah peralatan, kemudian Satgas diperketat,” imbuhnya.
Salah satu titik fokus pengawasan adalah jalur laut di sepanjang Selat Malaka. Djaka menyebut Bea Cukai memiliki lebih dari 100 kapal yang akan diberdayakan untuk memperkuat pengawasan di area tersebut.
Djaka melanjutkan bahwa penguatan pengawasan ini berkaitan dengan dukungan anggaran. Bea Cukai telah memperoleh tambahan anggaran melalui pembahasan di Badan Anggaran. “Ya kita tadi sudah dikasih penambahan anggaran kemarin pada saat rapat di badan anggaran,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa penertiban juga menyasar impor ilegal yang mengganggu industri garmen domestik. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara khusus meminta Bea Cukai segera menertibkan impor kiloan dan balpres yang berdampak pada produsen garmen nasional.
“Khusus untuk di hilir, terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan ataupun balpres juga diminta untuk segera ditertibkan,” kata Airlangga.
