Jakarta, Maret.id — Perbaikan keselamatan transportasi laut di Indonesia memerlukan sistem dan roadmap yang jelas untuk mencegah terulangnya kecelakaan kapal.
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menegaskan bahwa reformasi sektor pelayaran tidak cukup hanya dengan pergantian pejabat atau peningkatan kesejahteraan. “Diperlukan pembenahan sistem secara menyeluruh dan bertahap,” tutur Mori.
Legislator dari Partai Nasdem ini membandingkan situasi pelayaran dengan perkembangan sistem perkeretaapian, yang dinilai telah menunjukkan perubahan signifikan dalam tata kelola dan pelayanan. “Dulu orang barang-barangnya, kemudian di keretanya. Bukan cuma orang naik di atapnya, tapi naik di lokomotif, di toilet dan sempit-sempitan,” imbuhnya.
Mori menjelaskan bahwa pembenahan dalam sektor perkeretaapian telah membawa perubahan berarti. “Sekarang kereta yang paling sederhana saja, itu ada hasilnya. Rapi, stasiunnya bagus,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar pola perbaikan yang sama diterapkan di sektor pelayaran. “Agenda perbaikan harus dibuat terukur, mulai dari keselamatan kapal, pengawasan penumpang, validitas manifes, hingga penanganan kapal yang mengalami kecelakaan,” paparnya.
Mori juga menyoroti kendala dalam penanganan korban kapal tenggelam, di mana sekitar 120 orang belum dapat dievakuasi karena kondisi kapal yang terbalik. “Basarnas sudah tidak bisa masuk karena tidak ada ruang manuver lagi untuk mengambil,” sambung Mori.
Ia menggarisbawahi perlunya perubahan posisi kapal agar tim penyelamat memiliki ruang untuk melakukan pencarian. “Kalau tidak diubah, tidak ada ruang manuver tim penyelamat,” tegasnya.
Di samping itu, kapal yang tenggelam juga mengganggu alur pelayaran. Menurut Mori, sekitar 60 kapal telah diberitahu untuk menyesuaikan jalur mereka karena keberadaan kapal tenggelam tersebut.
Mori menyatakan bahwa pembenahan keselamatan harus memiliki tahapan yang jelas dan tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. “Persoalan keselamatan tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai,” imbuhnya.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran yang melibatkan kepatuhan terhadap regulasi dan penegakan sanksi. “Ini nggak cukup Dirjen yang perbaiki, terkadang Dirjen itu cuma gimmick saja,” tutupnya.
