Jakarta, Maret.id — Kebijakan pendidikan dasar tanpa biaya dinilai tidak hanya cukup dengan menghapus pungutan sekolah. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, jumlah guru yang memadai, dan akses pendidikan yang setara, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia, menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar gratis perlu dilakukan secara bertahap. “Kebijakan tersebut perlu dijalankan secara bertahap dengan perencanaan yang jelas,” kata Ledia dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.
Ledia menekankan bahwa penerapan pendidikan dasar tanpa biaya tidak boleh mengorbankan program revitalisasi sekolah. “Ruang kelas rusak itu meskipun kita bicara bukan soal biaya, tapi ruang kelas rusak itu tidak akan menyebabkan anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah untuk melibatkan sekolah swasta dalam skema pendidikan dasar gratis. Hal ini dianggap dapat memperluas akses pendidikan tanpa harus membangun sekolah negeri baru. “Kalau semuanya gratis maka harus ada kerja sama dengan swasta. Artinya tidak harus dipaksakan membangun sekolah negeri baru,” imbuhnya.
Ledia menegaskan bahwa besarnya anggaran pendidikan tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika alokasinya tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, anggaran fungsi pendidikan 2027 yang berada di kisaran Rp800 triliun bisa mendukung perluasan akses jika dilakukan realokasi yang tepat. “Seharusnya bisa, asalkan kemudian kita melakukan realokasi yang benar,” tegasnya.
Masalah geografis juga menjadi pertimbangan penting. Ledia mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan standar yang sama antara sekolah di perkotaan dan wilayah 3T. Ia mencontohkan sekolah di daerah terpencil yang memiliki siswa sedikit akibat kondisi geografis dan demografis. “Kalau selama tiga tahun berturut-turut jumlah siswanya kurang dari 60 orang, maka dia harus merger dengan sekolah lain atau ditutup,” ujarnya.
Ledia juga menyoroti distribusi guru yang belum merata. Di daerah terpencil, seorang guru seringkali harus mengajar beberapa kelas sekaligus karena keterbatasan tenaga pengajar. “Kalau sekolahnya berada di remote area, yang gurunya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 1 sampai kelas 3 karena cuma dua gurunya, itu harus diperhatikan,” sambungnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan pendidikan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan tiap wilayah. Keberhasilan pendidikan dasar gratis tidak hanya bergantung pada pembebasan biaya sekolah, tetapi juga pada kemampuan negara menyediakan ruang kelas yang layak, guru yang cukup, dan layanan pendidikan berkualitas bagi setiap anak.
