Jakarta, Maret.id — Program pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp302 triliun.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa anggaran tersebut mencakup semua tingkatan pendidikan.
“Kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan sekitar Rp210 triliun, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Artinya hampir Rp302 triliun,” kata Said dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 25 September 2026.
Said menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis tidak akan segera diterapkan secara penuh. Banggar DPR, lanjutnya, akan mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk menjalankan proyek percontohan terlebih dahulu.
“Tahap awal tersebut diprioritaskan bagi jenjang SD dan SMP, dengan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menjadi sasaran yang direkomendasikan,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut Said, proyek percontohan ini penting untuk memetakan kebutuhan anggaran sekaligus menyiapkan pengelolaan program sebelum pendidikan gratis diperluas ke jenjang SMA dan perguruan tinggi.
Ia menargetkan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis yang lebih luas dapat dimulai pada 2028, dengan pelaksanaannya tetap bertahap sesuai kemampuan anggaran negara.
“Di 2028, insya Allah akan menjadi kenyataan. Tetapi sekolah gratis ini idealnya bertahap,” ujarnya.
Said memperkirakan bahwa pada tahap awal pemerintah dapat memberikan manfaat kepada sekitar 60 hingga 75 persen penerima manfaat pada 2028. Selanjutnya, cakupan program dapat diperluas hingga 100 persen pada tahun berikutnya.
Selain dari besarnya kebutuhan anggaran, Said juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan dalam pengelolaan tenaga pendidik.
Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah rencana penarikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat, yang dapat berdampak pada penyusunan anggaran APBN.
Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, skema kuliah gratis masih memerlukan kajian lebih mendalam, termasuk kemungkinan memperluas atau memanfaatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Jadi tidak serta-merta diputuskan. Kita ingin tahu dulu tata kelolanya seperti apa,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa angka Rp302 triliun yang dihitung saat ini masih bersifat proyeksi awal. Pemerintah dan DPR perlu menghitung kebutuhan biaya per siswa serta menentukan cakupan sekolah yang akan masuk dalam program pendidikan gratis.
Perhitungan ini juga harus mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta. Estimasi Rp210 triliun untuk pendidikan dasar dan menengah serta Rp92 triliun untuk perguruan tinggi merupakan kebutuhan secara keseluruhan.
“Semua sekolah negeri, lalu yang swasta ke depan bagaimana? Itu perlu kajian yang relatif komprehensif,” pungkasnya.
