Jakarta, Maret.id — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah meminta seluruh kadernya untuk menghormati dan mematuhi hasil Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur. Permintaan ini muncul di tengah perselisihan mengenai keabsahan hasil forum tersebut.
Dalam pernyataannya, PKB menegaskan komitmennya untuk menghormati keputusan Muktamar dan mengikuti garis besar partai. “Kami menghormati sepenuhnya hasil Muktamar ke-35 NU di Jombang beberapa waktu lalu,” tegas Najmi Mumtaza Rabbany, Ketua Harian DPP PKB, pada Minggu, 27 September 2026.
Dia mencatat bahwa meskipun terdapat dinamika di kalangan nahdliyin di berbagai daerah, yang mempertanyakan keabsahan hasil Muktamar, semua kader diimbau untuk tidak terlibat. Fokus, katanya, harus kembali kepada agenda besar partai dalam melayani publik.
Najmi menyoroti bahwa riak-riak pasca Muktamar Jombang masih dirasakan. Berbagai konten di media sosial, seperti podcast dan meme, menunjukkan tingginya trafik pembahasan mengenai keabsahan hasil Muktamar.
“Apalagi beberapa waktu terakhir ada kasus hukum yang dikaitkan dengan proses Muktamar. Tetapi situasi ini merupakan hal yang wajar di era keterbukaan informasi,” imbuh Najmi.
Dia menegaskan bahwa PKB memiliki garis kebijakan yang harus dihormati oleh seluruh kader, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, PKB ingin melihat PBNU dalam situasi yang tenang agar sama-sama bisa berkhidmat untuk umat dan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Terlepas dari itu, Najmi mengakui adanya beberapa kader PKB yang menyampaikan aspirasi terkait dinamika di PBNU melalui media sosial. Hal ini, katanya, adalah sikap personal yang tidak mewakili kebijakan partai.
“Kami tahu dan ikut memantau berbagai pernyataan sebagian kader yang menyampaikan pendapatnya di berbagai platform media sosial terkait PBNU. Tetapi itu adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili sikap partai,” jelasnya.
Najmi menghimbau para kader untuk mematuhi garis kebijakan partai dalam menghadapi dinamika PBNU. Dia menegaskan bahwa DPP PKB akan memberikan sanksi tegas jika ada kader yang mengatasnamakan PKB untuk mempertanyakan keabsahan hasil Muktamar ke-35 di Jombang.
“Kami akan memberikan sanksi peringatan hingga pemecatan jika ada kader yang mbalelo dan tidak mematuhi garis kebijakan partai terkait dinamika PBNU saat ini,” pungkasnya.
