Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mendesak pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai musim hujan 2026/2027 yang diperkirakan datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat.
Gunhar menekankan bahwa prediksi tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak menunggu hingga munculnya titik api dalam jumlah besar sebelum mengambil tindakan. Ia menyatakan, “Kondisi kemarau yang lebih panjang dapat membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar,” kata Gunhar.
“Dari sudut pandang pencegahan, musim hujan yang mundur memberi kita waktu lebih panjang untuk menanggulangi karhutla,” sambung Gunhar. Ia menegaskan bahwa tindakan pencegahan harus dimulai sebelum api muncul, bukan ketika asap telah menyebar dan isu kesehatan masyarakat, seperti ISPA, meningkat.
BMKG, dalam laporannya pada 22 September 2026, mengungkapkan bahwa sekitar 61,08 persen wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologis. Selain itu, 51,90 persen luas daratan Indonesia juga diprediksi mengalami musim hujan yang lebih pendek dari normal.
“Prediksi cuaca dan iklim itu harus diantisipasi dengan langkah konkret, terutama di daerah yang selama ini rawan karhutla,” jelas Gunhar. Ia mendorong pemerintah untuk segera mempersiapkan peta kerawanan, memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sistem peringatan dini di daerah berisiko.
Legislator PDIP ini menekankan pentingnya pemantauan titik panas dan kondisi lahan. “Respons cepat jauh lebih penting daripada menunggu kebakaran meluas,” tegas Gunhar.
“Titik api yang sudah muncul memberikan waktu yang sangat singkat untuk bertindak,” imbuhnya. Ia menekankan bahwa deteksi dini harus benar-benar bekerja dan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat, perlu memahami wilayah mana yang memerlukan pengawasan lebih ketat.
Gunhar juga mengingatkan bahwa karhutla berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. “Jangan sampai persoalan karhutla hanya dianggap sebagai masalah lingkungan,” tegasnya. Ia meminta agar pemantauan kualitas udara diperkuat di daerah rawan karhutla, karena asap dapat memengaruhi pemukiman, sekolah, dan fasilitas umum.
Ia mengusulkan agar terdapat koordinasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, serta sektor kesehatan. Hal ini penting agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpadu.
Gunhar menilai bahwa pemerintah memiliki kesempatan untuk mencegah kebakaran lebih awal. Ia mengingatkan bahwa BMKG juga telah memperingatkan bahwa fenomena El Niño 2026 dapat bertahan hingga awal 2027, meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla.
“Data BMKG telah memberikan peringatan, sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengubah peringatan itu menjadi tindakan nyata demi melindungi warga negara,” pungkas Gunhar.
