Jakarta, Maret.id — Warga Jakarta diingatkan mengenai hak mereka untuk mengakses informasi tentang penggunaan anggaran APBD yang mencapai sekitar Rp75 triliun. Anggaran tersebut mencakup semua proses, dari perencanaan hingga pelaksanaan oleh pemerintah daerah.
Hak atas informasi tersebut dianggap fundamental dalam keterbukaan publik. Menurut Savic Ali, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan praktisi keterbukaan informasi, masyarakat harus mengetahui rincian pelaksanaan anggaran. “Pada dasarnya kita punya hak untuk mengetahui apa yang direncanakan negara atau pemerintah,” tutur Savic.
Anggaran sekitar Rp75 triliun mengacu pada alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, yang direncanakan sebesar Rp75,08 triliun. Ini menandakan kenaikan 1,08 persen dari pagu belanja sebelumnya sebesar Rp74,28 triliun.
Total Perubahan APBD DKI Jakarta untuk tahun 2026 diperkirakan antara Rp79,56 triliun hingga Rp79,59 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan APBD murni sebelumnya yang mencapai Rp81,32 triliun, setelah penyesuaian dengan target pendapatan daerah dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.
Porsi terbesar dari alokasi Rp75,08 triliun akan digunakan untuk memastikan kelangsungan layanan dasar, dengan pendidikan menerima sekitar Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja. Ini mencakup program seperti KJP Plus, KJMU, dan rintisan sekolah swasta gratis.
Savic menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran. “Kita boleh tahu. Kita boleh bertanya. Dan pejabat terkait, gak bisa mengelak untuk menjelaskan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya mengenai angka anggaran, tetapi mencakup keseluruhan rencana dan pelaksanaan program pemerintah. “Karena pemerintahan juga punya rencana. Nah ini krusialnya informasi,” imbuh Savic.
Transparansi, menurutnya, adalah elemen kunci dalam demokrasi. Masyarakat berhak mengawasi kebijakan pemerintah dan menyampaikan aspirasi mereka. “Transparansi itu esensial bagi demokrasi. Itu hak kita,” ujar Savic.
Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tindakan pemerintah, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam menyuarakan pendapat dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilaksanakan. “Kalau kita selalu mencari tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, kita bisa bersuara, itu akan mendorong pemerintah kita juga akan bertindak lebih baik,” pungkasnya.
