Jakarta, Maret.id — Pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan perlu terus diperkuat di kalangan generasi muda, terutama di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial.
Hal itu diungkapkan dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diadakan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, MH Said Abdullah, di Sumenep pada Senin (28/9/2026).
Kegiatan ini melibatkan pemuda dan mahasiswa, dan dihadiri oleh dua tenaga ahli MH Said Abdullah, Moh. Fauzi dan Slamet Hidayat, serta dua pemateri, aktivis Ainul Yaqin dan akademisi Mulyadi.
Yaqin menekankan bahwa generasi muda tidak hanya sebagai penerus pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan bangsa. “Kita adalah masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin,” kata Yaqin.
Dia menjelaskan bahwa Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika—tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, setiap pilar memiliki peran penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Empat pilar yang menopang kebangsaan kita ini tidak boleh ada yang runtuh satu pun. Empat pilar ini harus sama-sama kokoh,” tuturnya.
Ainul Yaqin mengajak peserta untuk mempertimbangkan tantangan kebangsaan yang muncul seiring kemajuan teknologi. Misinformasi, intoleransi, fanatisme kedaerahan, dan masalah pemahaman keagamaan, menurutnya, harus disikapi oleh generasi muda.
“Di era digitalisasi, banyak tantangan baru yang harus kita respons semaksimal mungkin sebagai generasi muda,” jelas Ainul.
Dia menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pancasila, sambungnya, bukan hanya merupakan dasar negara, tetapi juga pandangan hidup dan perekat masyarakat Indonesia.
Mulyadi mengajak peserta tidak melihat kehidupan bernegara sebagai urusan pemerintah atau pejabat semata. Menurutnya, keberadaan negara ditopang oleh kontribusi seluruh warga dari berbagai latar belakang dan profesi.
“Negara ini tidak hanya miliknya pejabat, negara ini tidak hanya miliknya ASN, guru, siapa pun namanya. Tidak hanya miliknya anggota legislatif, tidak hanya miliknya mereka yang duduk di yudikatif. Negara ini milik kita bersama,” tegas Mulyadi.
