Jakarta, Maret.id — Program Sekolah Rakyat sedang didorong menjadi instrumen utama pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan di Indonesia.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pendidikan berkualitas tidak seharusnya ditentukan oleh latar belakang ekonomi atau wilayah tempat seseorang dilahirkan. “Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar atau keluarga mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” kata Zulkifli.
Ia menambahkan bahwa pembangunan kualitas manusia merupakan kunci bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, pendidikan harus lebih dari sekadar mengejar kemampuan akademik, namun juga membentuk generasi yang kreatif, mandiri, dan memiliki integritas.
“Kuncinya adalah pendidikan, membangun kualitas manusia-manusia unggul, cerdas, inovatif, kreatif, dan mandiri. Generasi yang mencintai bangsa dan negaranya, generasi yang memiliki integritas pribadi yang kuat,” imbuh Zulkifli.
Di sisi lain, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, menjelaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki indeks modal manusia di Indonesia.
Salah satu langkah tersebut adalah pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu. Eka menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Sekolah Rakyat menggunakan pola berasrama untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, dan kerja sama antar peserta didik.
“Jadi anak-anak jalanan yang belum pernah terjangkau itu dimasukkan ke dalam sekolah yang dormitory dan lain-lain. Di situ mereka diajarkan bagaimana disiplin, bagaimana kebersamaan. Sehingga kualitasnya nanti bisa sama,” jelas Eka.
Program ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan akses pendidikan antara berbagai kelompok masyarakat dan wilayah. Dengan dibukanya akses pendidikan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan, pemerintah menargetkan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi mereka serta meningkatkan kualitas hidup.
