Jakarta, Maret.id — Massa buruh dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Selasa, 29 September 2026. Aksi tersebut berakhir dengan tertib, di mana massa mulai membubarkan diri perlahan.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa para pengunjuk rasa yang sebelumnya memadati gerbang Gedung Wakil Rakyat mulai meninggalkan area aksi. Demonstrasi ini digelar untuk mengawal pembahasan dan rencana pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Selama aksi, buruh menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kepastian kerja, upah, perlindungan pekerja, dan jaminan pesangon. Terdapat 11 tuntutan yang diusulkan, termasuk mewujudkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang pro buruh, menjamin kepastian kerja, serta melindungi pekerja platform.
Buruh juga ingin memperkuat serikat pekerja dan kebebasan berserikat. Selain itu, tuntutan mencakup jaminan hak pesangon dan perlindungan terhadap buruh perempuan serta pekerja rentan. Mereka juga menyerukan program upskilling dan reskilling di tengah peralihan menuju teknologi dan otomatisasi.
Perwakilan massa buruh kemudian diterima oleh Pimpinan DPR RI untuk beraudiensi di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan buruh terkait RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Semua yang disampaikan oleh para serikat pekerja yang tergabung dalam koalisi besar ini, tentu akan kita tindak lanjuti,” tegas Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa usai audiensi. Aksi ini menandai langkah penting dalam perjuangan buruh untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik di tempat kerja.
