Jakarta, Maret.id — Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya 2027 mencapai sekitar Rp6,22 triliun, atau 49,31 persen dari total RAPBD. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Eri Irawan, menilai besarnya porsi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Eri menekankan bahwa belanja infrastruktur ini tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik. Namun, juga bertujuan untuk memperkuat transportasi umum, konektivitas jalan, dan pengendalian banjir. “Ini sebenarnya sinyal bagus bahwa pemerintah kota mempunyai komitmen bersama DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama terkait infrastrukturnya,” kata Eri Irawan.
Politisi muda dari PDI Perjuangan Surabaya ini menjelaskan bahwa kebutuhan infrastruktur kota terus berkembang. Oleh karena itu, pembangunan harus fokus tidak hanya pada penambahan infrastruktur baru, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan konektivitas infrastruktur yang sudah ada.
Eri mengungkapkan bahwa salah satu fokus perhatian adalah sistem drainase. Menurutnya, Surabaya memiliki sekitar 30 sistem drainase yang belum sepenuhnya terhubung dengan optimal. “30 sistem drainase ini belum sepenuhnya tuntas dalam artian semuanya terkoneksi,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa perencanaan pengendalian banjir harus mempertimbangkan kapasitas tampungan saluran air serta proyeksi debit hujan. Simulasi dan pemodelan diperlukan untuk menentukan kebutuhan infrastruktur yang sesuai dengan karakter masing-masing kawasan.
Kawasan Surabaya Timur, khususnya Sukolilo dan sekitarnya, menjadi salah satu yang mendapat perhatian. Penanganan banjir di kawasan tersebut bergantung pada Rumah Pompa Medokan Semampir. Dengan adanya pembangunan Rumah Pompa Nginden, beban penanganan diharapkan dapat terdistribusi dan pengendalian genangan menjadi lebih efektif.
“Sekarang mulai terbagi dengan adanya pembangunan di rumah pompa di Nginden. Ini akan memudahkan penanganan banjir di wilayah Surabaya Timur, Sukolilo dan sekitarnya,” imbuh Eri.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Pompa Nginden sempat terhenti selama dua tahun. Anggaran kini kembali dialokasikan, dengan target rampung pada akhir 2027 untuk mendukung pengendalian banjir pada musim hujan mendatang.
Eri juga menegaskan bahwa belanja infrastruktur berfungsi sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. “APBD tidak hanya diarahkan untuk belanja sosial, tetapi juga perlu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Pertumbuhan ekonomi, menurut Eri, didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor-impor. Di tengah tantangan ekonomi global, belanja pemerintah daerah perlu tetap berdampak bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Maka kita harus memastikan APBD ini tetap mengucur ke masyarakat dalam bentuk stimulan-stimulan untuk menggerakkan ekonomi,” jelas Eri.
Dalam sektor jalan, pembangunan infrastruktur pada 2027 akan melanjutkan sejumlah proyek prioritas, termasuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, dan Jalan Lingkar Dalam Barat.
Penguatan konektivitas juga diarahkan ke kawasan timur Surabaya. Persiapan pembangunan jalan termasuk pembebasan lahan dari kawasan Semolowaru sampai Taman Harmoni di Keputih. “Kita targetkan semuanya bergerak paralel,” kata Eri.
Dengan demikian, alokasi infrastruktur dalam RAPBD 2027 diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan dasar dan konektivitas kota, tetapi juga memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat untuk terus bergerak.
