Jakarta, Maret.id — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan dukungannya terhadap sikap Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang memilih untuk transparan dalam menghadapi berbagai tudingan yang muncul di media sosial.
Wakil Bendahara Umum PB HMI, Saeful Bahri, menilai langkah Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dan timnya untuk memberikan klarifikasi dengan data serta dokumen resmi perlu mendapat dukungan.
“Serangan anonim ini jelas murni sabotase yang terukur. Segala tudingan miring, mulai dari isu titipan partai politik, manipulasi anggaran puluhan miliar, hingga fitnah terkait status hukum di KPK, sudah dipatahkan dengan bukti administratif yang valid dari institusi terkait,” tegasnya.
Saeful menambahkan bahwa keterbukaan Bakom sangat penting agar setiap informasi yang beredar di ruang publik dapat diuji berdasarkan fakta dan mekanisme resmi. Ia juga menyoroti proses pengadaan di Bakom yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Sekretariat Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP, dan Kejaksaan Agung.
Ia menyatakan bahwa keterlibatan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengawasan berlapis dalam tata kelola pengadaan. “Setiap tudingan terkait tata kelola dan anggaran semestinya diuji melalui data serta mekanisme resmi, bukan informasi anonim yang tidak dapat diverifikasi,” imbuhnya.
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, Saeful mendorong aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, untuk menelusuri akun-akun yang diduga menyebarkan fitnah bila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
“Ruang publik kita tidak boleh diracuni oleh operasi hitam dari oligarki maupun kepentingan asing yang bersembunyi di balik layar. Bakom RI harus terus maju, fokus bekerja untuk negara, dan jangan pernah mundur satu langkah pun menghadapi teror hoaks,” tutupnya.
