Jakarta, Maret.id — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan persoalan baru dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya mengenai kepemilikan dan hak cipta karya yang dihasilkan melalui teknologi ini.
Isu tersebut menjadi fokus perhatian Panitia Kerja (Panja) AI Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI saat berkunjung ke Program Visual Communication Design (DKV) Binus University di Alam Sutera, Tangerang Selatan, pada 30 September 2026.
Nila Yani Hardiyanti, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa kepastian hukum terkait karya berbasis AI semakin penting, terutama ketika penciptaan melibatkan kolaborasi antara manusia dan teknologi.
“Dalam dunia desain, persoalan ini semakin kompleks karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pembuat prompt, pengguna AI, pengembang model AI, hingga pemilik karya atau data yang digunakan untuk melatih sistem tersebut,” ujar Nila.
Dia menambahkan bahwa ketidakjelasan status kepemilikan karya berbasis AI dapat berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, kreator, serta pelaku industri kreatif, termasuk UMKM.
“Ekonomi kreatif bertumpu pada kekayaan intelektual. Kalau kepastian HKI-nya lemah, yang paling dirugikan adalah kreator muda dan pelaku UMKM kreatif,” tegas Nila.
Isu ini sangat relevan dengan sektor ekonomi kreatif yang menjadi salah satu fokus kerja Komisi VII DPR RI. Desain komunikasi visual menjadi salah satu subsektor yang banyak melibatkan tenaga kerja muda.
Dalam dialog dengan pimpinan dan pengajar DKV Binus, Panja AI menggali berbagai persoalan. Antara lain, pandangan akademisi mengenai status kepemilikan karya yang dihasilkan dengan bantuan AI serta pemahaman mahasiswa dan dosen tentang risiko sengketa hak cipta.
Nila menyatakan bahwa masukan dari perguruan tinggi sangat penting untuk memahami isu AI dalam konteks praktik di lapangan. Dia menekankan bahwa regulasi yang dibuat perlu mengikuti perkembangan teknologi sambil tetap melindungi hak kreator.
“Kami mendorong agar kedua regulasi ini sinkron dan tidak tumpang tindih, serta agar suara ekosistem kreatif, termasuk dunia pendidikan desain, ikut terdengar,” kata Nila.
Ia menggarisbawahi pentingnya kerangka pengaturan nasional yang memberikan kepastian bagi kreator, sembari tetap membuka ruang bagi inovasi teknologi.
“Inovasi harus tetap tumbuh, tetapi tanpa mengabaikan perlindungan bagi para kreator. Kampus seperti DKV Binus memberikan gambaran nyata tentang tantangan di lapangan, dan itu sangat berharga bagi kami di parlemen,” pungkas Nila.
