Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa keberhasilan APBD 2027 tidak boleh diukur hanya dari tinggi serapan anggaran. Dengan total belanja daerah mencapai Rp27,423 triliun, setiap rupiah anggaran harus memiliki sasaran dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Martin Hamonangan, menyatakan bahwa besarnya anggaran bukanlah jaminan keberhasilan. “APBD pada akhirnya harus diukur bukan semata-mata dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari seberapa efektif anggaran tersebut bekerja…” tegas Martin.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat pengukuran outcome dari setiap program yang dibiayai APBD. Menurut Martin, ukuran keberhasilan harus tergambar melalui perubahan nyata yang dihasilkan program-program tersebut.
Sektor-sektor yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kualitas pekerjaan, pemerataan pendidikan vokasi melalui program Jatim Cerdas, dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Pendekatan ini bertujuan agar setiap program memiliki target jelas sehingga hasil anggaran dapat dievaluasi secara efektif. Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan sasaran intervensi anggaran.
Martin menekankan bahwa DTSEN seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kelengkapan administratif. “Data tidak boleh hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi harus menjadi dasar untuk menentukan siapa yang membutuhkan intervensi…” imbuhnya.
Penggunaan basis data yang tepat dan pengukuran outcome diyakini dapat membuat belanja APBD lebih terarah. Pemerintah akan lebih mampu menjelaskan perubahan yang terjadi akibat realisasi anggaran.
Diharapkan, APBD 2027 tidak hanya menjadi kumpulan program dan angka anggaran, tetapi juga instrumen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
