Jakarta, Maret.id — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa pergantian 13 kepala perangkat daerah dalam setahun terakhir bukan didasarkan pada faktor preferensi pribadi. Evaluasi dilakukan karena target output dan outcome yang dijanjikan belum tercapai.
Eri menekankan pentingnya tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah dalam memastikan program yang dijalankan mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi kinerja menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan kepemimpinan di masing-masing perangkat daerah.
“Di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun,” tuturnya.
Ia juga menggambarkan kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang harus menyelaraskan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. “Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan berarti ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” imbuh Eri.
Sejalan dengan tuntutan kinerja, Pemkot Surabaya mengubah pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Eri menyatakan bahwa ASN kini diharapkan hadir di tingkat balai RW, bukannya hanya bekerja dari kantor.
“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerja di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya,” jelasnya.
Pendekatan yang baru ini dirancang mengikuti siklus kehidupan masyarakat, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Dari kebutuhan warga pada setiap tahap kehidupan itu, pemerintah menetapkan bentuk pelayanan yang akan diberikan.
Pemkot Surabaya juga melakukan perubahan dalam pelayanan berbasis digital dengan menyederhanakan ratusan aplikasi menjadi dua platform utama. “Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua,” sambung Eri.
Ia menyebutkan bahwa aplikasi untuk kebutuhan internal pemerintahan bernama KantorKu, sementara aplikasi untuk masyarakat yang ingin melaporkan disebut WargaKu.
Eri menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang dibuat, tetapi apakah program tersebut dapat mengubah indikator pembangunan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia menyoroti tujuh indikator penting, termasuk penurunan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. “Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” tegas Eri.
