Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa parlemen memiliki empat tanggung jawab utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil. Tanggung jawab tersebut mencakup legislasi, kebijakan anggaran, pengawasan, dan fungsi perwakilan.
Pesan ini disampaikannya saat menghadiri Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania, pada Kamis (8/10/2026). Dalam forum yang mempertemukan parlemen dari seluruh dunia itu, Puan menyatakan bahwa demokrasi lebih dari sekadar hak pilih; demokrasi harus memberdayakan rakyat dan memperbaiki kehidupan mereka.
“Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali,” tuturnya. Menurut Puan, kebijakan anggaran harus berperan sebagai instrumen yang menyamakan kesempatan dan mengurangi ketidaksetaraan.
Lebih lanjut, Puan berpendapat bahwa fungsi pengawasan harus memastikan bahwa seluruh otoritas pemerintah bekerja dalam batas hukum. “Fungsi perwakilan harus menjamin suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat,” imbuhnya.
Puan menegaskan bahwa keberhasilan parlemen tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dihasilkan, tetapi oleh sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. “Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka,” kata Puan.
Dalam forum yang mengusung tema “Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat,” Puan juga menyoroti tantangan demokrasi di tengah dinamika geoekonomi dan geopolitik global. Ia menilai kerja sama internasional adalah penting, tetapi setiap bangsa harus tetap memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan.
“Penting untuk dicatat bahwa kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukanlah hal yang bertentangan,” tegasnya. Puan menyatakan bahwa kesetaraan antarnegara menjadi fondasi bagi kebangkitan kerja sama global yang lebih adil.
“Demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara, tetapi juga di antara negara-negara,” tuturnya lebih lanjut. Ia menyerukan agar keputusan global mencerminkan berbagai kepentingan, bukan hanya kelompok tertentu.
Melalui platform IPU, Puan mendorong parlemen dunia untuk memperkuat kerja sama demi membangun tatanan global yang lebih demokratis dan manusiawi. Ia menyampaikan bahwa globalisasi seharusnya tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi dan keadilan.
“Tata kelola pemerintahan yang baik harus diukur dari seberapa baik suara rakyat didengar,” tegas Puan. Dia menekankan bahwa penting untuk menjamin hak-hak rakyat dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu.
Dalam konteks Sidang Umum IPU kali ini, Puan juga terlibat dalam pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026–2029. Pemilihan ini melibatkan beberapa kandidat, termasuk dari Azerbaijan dan Australia, yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri menyatakan bahwa Puan akan mendengarkan visi dan misi semua kandidat sebelum pemungutan suara. Ia menilai kehadiran Puan sebagai dukungan terhadap proses demokrasi antarparlemen dan solidaritas kepada kandidat.
Beberapa delegasi dari negara sahabat memberikan apresiasi terhadap pidato Puan, terutama Delegasi Iran yang menganggap pernyataannya mencerminkan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.
Hadir bersama Puan dalam forum tersebut, Irine, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, dan Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko. Puan berharap forum IPU dapat memperkuat peran parlemen dalam menghadirkan keadilan dan kesempatan setara bagi masyarakat.
