Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kesiapan bahan baku dan keseimbangan pasokan-permintaan. Hal ini perlu dilakukan sebelum merealisasikan pembangunan pabrik pakan ternak baru.
Wiwin menekankan bahwa penambahan fasilitas produksi tidak selalu dapat menyelesaikan masalah tingginya harga pakan jika ketersediaan bahan baku dan kebutuhan pasar tidak diperhitungkan secara cermat. Peringatan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap rencana pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), untuk membangun fasilitas produksi pakan ternak serta day-old chick (DOC) melalui badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah menargetkan pembangunan tiga hingga lima pabrik baru untuk meningkatkan pasokan dan menjaga stabilitas harga, khususnya bagi peternak kecil. Wilayah yang direncanakan untuk pembangunan pabrik meliputi Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
“Menata keseimbangan supply-demand jauh lebih penting saat ini untuk dicarikan solusinya. Kami tentunya berharap pemerintah memperhitungkan betul sebelum menerapkan kebijakan,” ujar Wiwin.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menilai bahwa rencana pembangunan pabrik dapat membantu peternak mandiri yang menghadapi peningkatan kebutuhan dan harga pakan. Namun, kebijakan tersebut harus didasarkan pada perhitungan menyeluruh agar penambahan kapasitas produksi tidak memunculkan masalah baru.
“Tentunya, di tengah kondisi kebutuhan pakan ternak yang meningkat dan semakin mahal ini, [rencana tersebut menjadi] angin segar bagi para peternak. Tetapi, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apakah mendirikan pabrik pakan ini menjadi solusi atau bahkan menimbulkan masalah baru?” tuturnya.
Wiwin menekankan bahwa keberlanjutan operasional pabrik pakan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebutuhan industri pakan tidak berbenturan dengan agenda peningkatan produksi komoditas pangan strategis.
Ia juga menyoroti usaha pemerintah dalam mendorong swasembada pangan, terutama untuk padi dan tebu, yang membutuhkan dukungan lahan pertanian. Perencanaan pembangunan pabrik pakan harus mempertimbangkan kebutuhan bahan baku dan penggunaan lahan agar kebijakan pangan berjalan selaras.
“Pabrik pakan tentunya membutuhkan supply bahan untuk pakan. Apakah kita siap di tengah upaya kita untuk swasembada pangan, terutama padi dan tebu, yang tentunya juga membutuhkan lahan?” kata Wiwin.
Sebagai salah satu lumbung pangan dan sentra peternakan nasional, Jawa Timur membutuhkan rencana yang komprehensif sebelum fasilitas baru dibangun. Diharapkan, pemerintah pusat dan daerah dapat memperhitungkan ketersediaan bahan baku, kebutuhan peternak, serta keseimbangan pasokan dan permintaan agar kebijakan ini benar-benar mendukung keberlangsungan usaha peternakan.
Dengan perhitungan yang matang, pembangunan pabrik pakan diharapkan tidak hanya berhenti pada penambahan fasilitas, tetapi juga mampu menjawab persoalan harga dan ketersediaan pakan yang dihadapi oleh para peternak.
