Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengingatkan pemerintah kabupaten untuk tidak hanya fokus pada serapan anggaran dalam pelaksanaan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Ia menegaskan bahwa percepatan belanja juga harus mencakup ketepatan waktu dan pemenuhan spesifikasi teknis agar kualitas pekerjaan tetap terjaga.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah evaluasi Gubernur terhadap P-APBD Jember 2026. Menurut Widarto, pemkab harus fokus pada pelaksanaan sisa anggaran tahun ini dengan tepat.
“Bukan hanya persoalan kecepatan dalam penyerapannya, tetapi juga ketepatan pelaksanaannya. Penyerapan anggaran infrastruktur justru lebih maksimal jika dikerjakan pada musim kemarau seperti sekarang,” ujar Widarto di Jember, Selasa (20/10/2026).
Ia menilai keberhasilan anggaran tidak semata diukur dari kecepatan penggunaan dana. Kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis sangat penting, terutama untuk proyek infrastruktur.
“Kerugiannya akan lebih panjang jika kita hanya berpikir soal serapan anggaran, tetapi mengabaikan kualitas,” tegas Widarto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Jember.
Peringatan ini merujuk pada keterlambatan proyek fisik di Jember pada akhir 2025, di mana sekitar 140 paket kegiatan dilaporkan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga melewati masa kontrak.
Widarto menyatakan bahwa proyek fisik seharusnya dapat diselesaikan paling lambat pertengahan tahun, bukan menumpuk menjelang penutupan anggaran.
Pengalaman ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan P-APBD 2026. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek yang dikerjakan dalam sisa tahun anggaran tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga mematuhi ketentuan teknis dan standar mutu.
P-APBD Jember 2026 mengalokasikan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) akhir 2025 sebesar Rp648,225 miliar. Besaran anggaran ini menuntut ketepatan perencanaan dan pelaksanaan, agar belanja daerah tidak hanya berhenti pada angka realisasi, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang bermanfaat.
Widarto meminta eksekutif untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dengan cermat. Percepatan tanpa pengendalian mutu, menurutnya, berisiko meninggalkan masalah yang lebih rumit dibandingkan keterlambatan penyerapan anggaran itu sendiri.
