Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengevaluasi orientasi belanja penanggulangan bencana dalam APBD Jatim. Ia mengusulkan agar anggaran lebih difokuskan pada pencegahan dan pengurangan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), alih-alih terus dipakai untuk penanganan darurat pascabencana.
Desakan ini muncul menyusul dampak besar yang ditimbulkan oleh kekeringan dan karhutla selama musim kemarau 2026. Hingga awal Oktober, tercatat sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota terdampak kekeringan, sementara terjadi sekitar 150 kejadian karhutla di 25 wilayah dan luas lahan terbakar mencapai 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan,” tegas Deni pada Rabu (21/10/2026).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengapresiasi upaya Pemprov Jatim dalam mendistribusikan air bersih dan melakukan operasi modifikasi cuaca. Namun, ia menekankan bahwa langkah-langkah darurat harus diimbangi dengan pencegahan yang terencana dan berkelanjutan.
Deni percaya bahwa belanja mitigasi harus dianggap sebagai investasi untuk menekan biaya sosial dan ekonomi akibat bencana. Menurutnya, anggaran seharusnya dioptimalkan sebelum krisis terjadi melalui penyediaan sumber air, perlindungan hutan, dan pelatihan masyarakat di daerah rawan.
“Lebih baik anggaran bekerja sebelum bencana datang. Jangan APBD terus-menerus datang ketika persoalannya sudah menjadi keadaan darurat,” imbuh Deni.
Pemprov Jatim telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026. Deni menekankan bahwa status ini seharusnya digunakan untuk menyiapkan intervensi sebelum dampak bencana meluas, bukan hanya sebagai penetapan administratif.
Ia meminta Gubernur untuk mengonsolidasikan berbagai lembaga terkait, seperti BPBD, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian, untuk menyusun peta risiko kekeringan dan karhutla yang komprehensif dan diperbarui secara berkala.
Pemetaaan hingga tingkat desa dianggap penting agar pemerintah dapat menentukan prioritas anggaran, kebutuhan infrastruktur, dan distribusi peralatan secara tepat.
Di daerah yang berulang kali terdampak kekeringan, Deni mendorong percepatan pembangunan sumur dalam dan embung. Di kawasan rawan karhutla, ia menekankan pentingnya menjamin ketersediaan peralatan pemadaman dan pelatihan personel.
“Kalau desa yang kekeringan tahun ini ternyata desa yang sama dengan tahun lalu, berarti kita harus bertanya: apa yang sudah diperbaiki selama satu tahun?” tuturnya.
Evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengukur kesiapan setiap daerah dalam menghadapi tantangan bencana, termasuk kemampuan respons saat titik api muncul.
Deni mengingatkan bahwa kekeringan dan karhutla tidak bisa dipandang sebagai dua persoalan yang terpisah. Kerusakan kawasan hutan yang terjadi dapat mengganggu keberlangsungan ekosistem dan ketersediaan air bagi masyarakat di wilayah hilir.
Kebakaran di kawasan Bromo, Gunung Butak, dan Gunung Lawu, mencerminkan tantangan besar yang harus ditanggulangi. Deni menyoroti bahwa kebakaran juga berdampak pada jaringan air yang digunakan oleh masyarakat.
“Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan berfungsi menyimpan air, dan jika kawasan hulunya rusak, dampaknya bisa dirasakan masyarakat di bawah selama bertahun-tahun,” jelasnya.
Deni meminta agar rehabilitasi kawasan terbakar dan pemulihan daerah tangkapan air menjadi bagian dari program penanganan bencana. Pekerjaan tersebut sebaiknya dimulai sebelum musim kemarau berikutnya.
Mitigasi kekeringan harus terhubung dengan ketahanan pangan. Berkurangnya sumber air tidak hanya mengganggu kebutuhan rumah tangga tetapi juga berpotensi mengancam produksi pertanian.
Ia berharap Pemprov Jatim menjadikan berakhirnya musim kemarau 2026 sebagai momentum untuk melakukan audit mitigasi. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berulang kali mengalami kejadian serupa dan kebutuhan infrastruktur permanen.
Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk penyusunan program dan anggaran dalam menghadapi musim kemarau mendatang.
“Target kita harus jelas: jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus menurun, dan waktu respons harus semakin cepat,” ucapnya.
Deni menambahkan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur telah menggerakkan kader untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, tetapi menekankan bahwa tanggung jawab pengentasan bencana tetap berada di tangan pemerintah.
“Dapat bergerak bersama adalah baik, tetapi pemerintah memiliki kewenangan dan anggaran yang lebih besar. Karena itu kami mendorong Gubernur untuk memimpin langsung konsolidasi mitigasi ini,” pungkasnya.
