Jakarta, Maret.id — Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar, Yudi Meira, menekankan pentingnya penguatan komunikasi antara berbagai lembaga untuk menjaga kualitas demokrasi di daerah tersebut. Hal ini diungkapkan Yudi dalam sebuah pertemuan silaturahmi yang diadakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Blitar di kantor DPC PDI Perjuangan pada Rabu (20/5/2026).
Komunikasi sebagai Fondasi Demokrasi
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, Yudi didampingi oleh Bendahara DPC PDI Perjuangan, Sudarwati. Diskusi berfokus pada evaluasi pelaksanaan pemilu yang lalu serta penguatan koordinasi untuk menghadapi agenda demokrasi mendatang. Menurut Yudi, komunikasi yang baik antara partai politik, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah merupakan fondasi penting untuk menciptakan proses demokrasi yang sehat, kondusif, dan berkualitas.
“Silaturahmi seperti ini sangat baik untuk memperkuat hubungan antar lembaga. Apa yang sudah dilaksanakan pada pemilu kemarin tentu menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan pemilu mendatang bisa lebih baik lagi,” ujar Yudi. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara lembaga tidak boleh berhenti selama tahapan pemilu berlangsung, melainkan harus terus dipupuk untuk menjaga stabilitas demokrasi di daerah.
Pentingnya Evaluasi dan Keterbukaan Informasi
Selain membahas evaluasi pemilu, pertemuan ini juga mengeksplorasi sistem penyerapan anggaran bantuan politik (Banpol). Topik ini meliputi mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban administrasi untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Yudi, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, menekankan bahwa keterbukaan informasi dan koordinasi teknis dalam pengelolaan anggaran adalah hal yang sangat penting.
“Dengan adanya komunikasi dan pendampingan yang baik, penggunaan anggaran bantuan politik bisa berjalan sesuai aturan. Ini penting agar administrasi partai tetap tertib dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya. Ia percaya bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran akan menciptakan tata kelola administrasi partai yang lebih akuntabel.
Mewujudkan Iklim Demokrasi yang Berintegritas
Yudi berharap pertemuan ini dapat memperkuat hubungan antara partai politik, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah, sehingga mampu menciptakan iklim demokrasi yang lebih dewasa dan berintegritas di Kota Blitar. Menurutnya, kualitas demokrasi daerah bukan hanya ditentukan melalui pelaksanaan pemilu, tetapi juga melalui upaya komunikasi dan sinergi yang konsisten antara lembaga-lembaga terkait.
“Melalui komunikasi yang berkelanjutan, seluruh elemen dapat memiliki pemahaman dan tujuan yang sama demi menjaga stabilitas demokrasi daerah,” pungkas Yudi. Dengan harapan tersebut, Yudi optimis bahwa Kota Blitar dapat menghadapi tantangan demokrasi yang akan datang dengan lebih baik dan lebih terarah.
