Jakarta, Maret.id — Komisi E DPRD Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap program penyaluran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ke luar negeri melalui Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri 3+1 SMK. Program ini digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.
Dukungan ini diungkapkan oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, setelah menyaksikan pelepasan 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan LKP yang akan bekerja di luar negeri. Acara tersebut berlangsung di Gedung Islamic Center Surabaya pada Kamis (21/5/2026). Peluncuran program ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Pemanfaatan Anggaran untuk Pendidikan
Sri Untari menyoroti bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur di sektor pendidikan telah memberikan hasil yang signifikan. Hal ini terutama dalam menciptakan peluang kerja bagi lulusan SMK yang sebelumnya memiliki angka pengangguran yang tinggi. “APBD Jawa Timur mampu memberikan outcome yang maksimal untuk lulusan SMK, yang selama ini kami anggap sebagai penyumbang angka pengangguran terbuka,” ungkapnya.
Politisi dari PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov Jatim yang berhasil membuka jalan bagi 4.960 anak SMK dari Jawa Timur untuk bekerja di berbagai negara. “Ini adalah bukti bahwa kerja sama kita menghasilkan peluang kerja internasional yang sangat berarti,” tambahnya.
Dukungan Finansial Melalui Bank Jatim
Komisi E DPRD Jawa Timur juga mendorong keterlibatan Bank Jatim dalam mendukung pembiayaan bagi peserta program SMK 3+1. Menurut Untari, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan kesiapan finansial peserta sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri. “Saya akan sarankan kerja sama dengan Bank Jatim untuk program 3+1 ini,” ujarnya.
Dia menilai bahwa skema pembiayaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi peserta, tetapi juga untuk Bank Jatim sebagai bank daerah. “Supaya anak-anak nanti pergi ke luar negeri dengan membawa uang saku. Ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak,” terangnya.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Komisi E DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program ini melalui rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Rapat kerja dijadwalkan dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paewai, untuk membahas rincian pelaksanaan program penempatan kerja luar negeri. “Kami akan minta penjelasan tentang proses dan detailnya dalam rapat Jumat nanti,” katanya.
Sri Untari menegaskan bahwa program ini merupakan peluang besar bagi generasi muda Jawa Timur untuk mendapatkan pengalaman kerja internasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia berharap program ini akan terus diperluas, sehingga semakin banyak anak muda yang memiliki akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan dan kompetensi yang lebih baik.
“Kami akan terus mendukung program ini agar lulusan SMK tidak hanya memiliki harapan untuk bekerja di dalam negeri, tetapi juga bisa berkiprah di luar negeri dengan kemampuan bahasa dan peluang penghasilan yang lebih baik,” pungkasnya.
