Jakarta, Maret.id — Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia kini tengah menangani permohonan yang diajukan oleh dua komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yaitu Yunita Utami Panuntun dan Mahadi Rahman Harahap. Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor 169/PUU-XXIV/2026, dan menyangkut ketetapan batas usia minimum untuk menjadi Anggota KPU RI.
Kerugian Konstitusional yang Dirasakan
Pada sidang pendahuluan yang berlangsung pada Kamis, 21 Mei 2026, para Pemohon mengklaim mengalami kerugian konstitusional sebagai warga negara. Mereka berargumen bahwa ketentuan mengenai batas usia minimum 40 tahun untuk menjadi Anggota KPU RI melanggar hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang.
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ditegaskan bahwa dua pemohon ini merasa dibatasi oleh ketentuan tersebut, yang terlewatkan di dalam konteks kualitas dan kompetensi individu dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.
Pembelaan Hukum dan Permohonan Perubahan
Yunita Utami, yang merupakan Anggota KPU Kota Bekasi periode 2018-2023, dan Mahadi Rahman, Anggota KPU Kota Depok periode 2018-2023, mengatakan bahwa aturan usia tersebut menghambat aspirasi mereka. Dalam pernyataannya, kuasa hukum para pemohon, Ari Safari Mau, menjelaskan bahwa kualitas dan kompetensi individu dapat menjadi standar untuk menjabat, tanpa dibatasi oleh usia.
Yunita sendiri berusia 37 tahun, sementara Mahadi berusia 38 tahun. Oleh karena itu, dalam permohonan mereka, para Pemohon meminta agar MK menyatakan bahwa ketentuan batas usia minimum tersebut tidak berlaku secara kaku dan dapat dikesampingkan jika calon yang bersangkutan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan secara objektif.
Pengajuan Serupa Sebelumnya
Permohonan ini bukanlah yang pertama kali diajukan. Sebelumnya, gugatan serupa telah disampaikan oleh E’eng Wicaksono dan Suardi Soamole dalam perkara Nomor 18/PUU-XXIV/2026. Namun, gugatan tersebut tidak diterima oleh MK karena dianggap kabur. Dua pemohon tersebut juga menegaskan bahwa batas usia minimum 40 tahun untuk Anggota KPU RI bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.
Proses hukum ini akan menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks pemilihan umum yang akan datang. Semua pihak berharap agar MK dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Seiring berjalannya waktu, keputusan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemilu yang lebih inklusif dan adil.
Batas Usia Penyelenggara Pemilu Digugat Lagi Meski Sempat Ditolak MK
Dalam perkembangan terbaru dunia politik di Indonesia, isu mengenai batas usia penyelenggara pemilu kembali mengemuka setelah sejumlah pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini muncul meskipun MK sebelumnya telah menolak permohonan serupa, yang mengindikasikan bahwa perdebatan mengenai ketentuan batas usia penyelenggara pemilu masih jauh dari kata selesai.
Latar Belakang
Batas usia penyelenggara pemilu menjadi perhatian utama dalam konteks persiapan pemilu yang akan datang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa usia minimal bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah 35 tahun. Namun, sejumlah elemen masyarakat dan akademisi berargumen bahwa batas ini seharusnya lebih rendah, yakni 30 tahun, untuk memastikan keterwakilan generasi muda dalam proses pemilu.
Sebelumnya, gugatan serupa pernah diajukan ke MK dan ditolak. MK berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, penolakan tersebut tidak menghentikan upaya pihak-pihak tertentu untuk mengajukan kembali gugatan, dengan harapan dapat memperjuangkan perubahan yang diinginkan.
Alasan Pengajuan Gugatan
Penggugat menekankan pentingnya mengakomodasi partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka berargumen bahwa dengan adanya batas usia yang lebih rendah, generasi muda, yang merupakan bagian signifikan dari populasi pemilih, dapat lebih terlibat dalam proses demokrasi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keberagaman dalam sudut pandang dan kebijakan yang dihasilkan.
Tak hanya itu, penggugat juga menyoroti bahwa banyak negara lain telah menerapkan batas usia yang lebih rendah, yang berdampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih muda. Dengan mengikuti jejak tersebut, Indonesia diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua kalangan.
Respons dan Kontroversi
Meski beberapa pihak menyambut baik langkah pengajuan gugatan ini, ada juga yang skeptis. Beberapa kalangan menilai bahwa penetapan batas usia adalah langkah strategis untuk memastikan penyelenggara pemilu memiliki cukup pengalaman dan kedewasaan dalam mengambil keputusan penting. Mereka berargumen bahwa pengalaman adalah faktor kunci dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan.
Di sisi lain, para pendukung gugatan menilai bahwa pengalaman tidak selalu sejalan dengan usia. Menurut mereka, potensi dan inovasi yang dibawa oleh generasi muda perlu diakui dan diakomodasi dalam lembaga penyelenggara pemilu.
Kesimpulan
Dengan munculnya gugatan baru ini, jelas bahwa isu batas usia penyelenggara pemilu akan tetap menjadi topik hangat dalam diskusi publik. Bagaimanapun juga, akomodasi yang baik antara pengalaman dan partisipasi generasi muda akan menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga-lembaga terkait. Selanjutnya, perhatian akan tertuju kepada MK, yang diharapkan dapat memberikan keputusan yang bijaksana dalam menyikapi gugatan ini, demi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, langkah-langkah yang diambil oleh para penggugat ini menjadi cerminan dari semangat kawula muda yang ingin berperan aktif dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah upaya ini akan membuahkan hasil? Hanya waktu yang akan menjawab.
