Jakarta, Maret.id — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan pandangannya mengenai penegakan hukum di Indonesia dalam dialog “Terus Terang” yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, pada Kamis malam, 21 Mei 2026.
Mahfud menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai faktor utama dalam menentukan masa depan suatu negara. Ia menyebutkan bahwa hasil riset Bank Dunia menunjukkan kontribusi sektor hukum terhadap kemajuan suatu bangsa mencapai 44 persen, sementara sumber daya alam menyumbang 34 persen, dan sisanya berasal dari sektor lain.
Penegakan Hukum di Indonesia
Namun, ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah. Mahfud mengungkapkan kekhawatiran mengenai cara berhukum yang berkembang akhir-akhir ini, di mana di sejumlah perguruan tinggi hukum mulai muncul kekhawatiran akan fenomena yang disebutnya “autokratik legalism.”
“Autokratik legalism adalah satu bentuk kudeta secara perlahan terhadap demokrasi, tetapi dilakukan melalui cara-cara hukum,” ujarnya. Menurutnya, fenomena ini berpotensi melegalkan tindakan korupsi, di mana hukum diproduksi untuk membenarkan tindakan yang seharusnya dianggap salah.
Teori Autokratik Legalism
Mahfud menjelaskan bahwa teori autokratik legalism ini dikemukakan oleh akademisi Kim Lim dari Chicago University. Dia menyoroti bahwa di Indonesia, praktik ini sudah mulai terlihat dengan jelas. “Pembentukan peraturan sering kali direkayasa agar bisa menciptakan kepastian hukum bagi tindakan yang seharusnya tidak dibenarkan,” kata Mahfud.
Ia menambahkan, tindakan tersebut membuat individu atau kelompok yang melakukan korupsi dapat merasa aman, karena hukum yang ada telah disesuaikan untuk mengakomodasi tindakan mereka. “Dengan cara ini, tindakan korupsi seolah menjadi sah karena adanya regulasi yang menyokong,” jelasnya.
Kekhawatiran di Kalangan Akademisi
Mahfud menyatakan bahwa diskusi mengenai autokratik legalism sudah mulai marak di kalangan akademisi dan mahasiswa di kampus-kampus. “Kita harus waspada, karena jika hukum mulai direkayasa untuk kepentingan tertentu, maka keadilan hukum akan terancam,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa penting bagi semua pihak untuk memperjuangkan penegakan hukum yang adil dan tidak berpihak, agar cita-cita demokrasi di Indonesia tetap terjaga. “Kita perlu mengkaji kembali arah dan cara kita dalam menegakkan hukum agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tuturnya.
Mahfud menilai bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum yang bersih dan transparan harus terus ditingkatkan. “Ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat dan para akademisi,” tutup Mahfud MD.
Dengan pernyataan tersebut, Mahfud berharap agar seluruh komponen masyarakat Indonesia bersatu dalam menjaga integritas hukum demi masa depan yang lebih baik.
Mahfud MD: Kontribusi Bidang Hukum Terhadap Pembangunan Bangsa 44 Persen
Dalam konteks pembangunan bangsa, hukum memainkan peranan yang sangat vital. Mahfud MD, sebagai salah satu tokoh terkemuka di Indonesia yang telah menjabat di berbagai posisi strategis, termasuk Menko Polhukam dan Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum di Indonesia. Dalam pandangannya, kontribusi bidang hukum terhadap pembangunan bangsa dapat mencapai angka yang signifikan, bahkan ia memperkirakan sekitar 44 persen.
Hukum sebagai Pondasi Pembangunan
Hukum merupakan perangkat yang menjadi fondasi bagi setiap aspek kehidupan masyarakat dan negara. Tanpa adanya kepastian hukum, keberhasilan pembangunan bisa terancam. Mahfud MD berpendapat bahwa keberadaan hukum yang baik dan adil adalah kunci untuk menciptakan iklim investasi yang positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Dalam konteks ini, Mahfud menekankan pentingnya reformasi hukum untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ia percaya bahwa dengan memperbaiki sistem hukum dan menegakkan keadilan, akan tercipta stabilitas sosial yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Mendorong Penegakan Hukum yang Adil
Salah satu fokus utama Mahfud dalam kontribusinya di bidang hukum adalah penegakan hukum yang adil dan merata. Ia sering menekankan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam pandangannya, hukum yang tidak ditegakkan secara adil hanya akan menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong upaya untuk memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang seringkali menjadi penghambat utama dalam pembangunan.
Mahfud juga berkeyakinan bahwa aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum
Selain aspek penegakan hukum, Mahfud menggarisbawahi pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Dalam hal ini, Mahfud mendukung program-program pendidikan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat luas, khususnya di tingkat sekolah dan universitas.
Dengan meningkatnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, diharapkan akan tumbuh kesadaran kolektif untuk menghormati dan mematuhi hukum. Hal ini akan berdampak positif pada semua aspek pembangunan, dari keamanan publik hingga pertumbuhan ekonomi.
Kesimpulan
Mahfud MD dengan tegas mengungkapkan bahwa kontribusi bidang hukum terhadap pembangunan bangsa bisa mencapai 44 persen, dan hal ini bukanlah angka yang berlebihan. Sebagai salah satu tokoh penting di bidang hukum di Indonesia, ia telah menunjukkan dedikasi dan komitmennya untuk memperbaiki sistem hukum demi pencapaian pembangunan yang lebih baik.
Pembangunan yang berkelanjutan tidak terlepas dari penegakan hukum yang adil, pendidikan hukum, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih cerah, di mana keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
