Jakarta, Maret.id — Kasus pencabulan yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, telah memicu keprihatinan mendalam dari anggota DPR RI Iman Sugikno. Iman, yang juga merupakan anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VII, menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap dunia pendidikan pesantren dan kepercayaan masyarakat.
Pernyataan Iman Sugikno
Menurutnya, kasus ini mencerminkan pelanggaran serius yang mesti ditindaklanjuti secara tegas. “Tindakan ini tidak bisa ditoleransi, terutama karena pelakunya adalah sosok yang seharusnya menjadi pendidik dan teladan moral bagi para santri,” tegas Iman saat berbicara kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Ia melanjutkan bahwa para santri memandang pimpinan pesantren sebagai figur orang tua yang harus dihormati dan dijadikan panutan. Namun, dalam kasus ini, posisi tersebut diduga disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Iman menekankan pentingnya penerapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku agar dapat memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi siapa pun yang menyalahgunakan jabatan, terutama di lembaga pendidikan dan keagamaan.
Dukungan terhadap Aparat Penegak Hukum
Iman juga menunjukkan dukungan penuhnya terhadap langkah-langkah Polres Ponorogo yang telah menetapkan tersangka serta melakukan penahanan. Ia meminta agar proses hukum dilaksanakan secara tegas, transparan, dan tanpa kompromi. “Saya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini dengan cepat dan menyeluruh, termasuk mengusut kemungkinan adanya korban lain serta pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iman menekankan pentingnya memberikan pendampingan kepada para korban agar dampak trauma yang dialami tidak berkepanjangan. Menurutnya, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan dan pemulihan maksimal bagi korban. “Kita harus memastikan negara tampil untuk memberikan keadilan dan pemulihan kepada para korban. Hak mereka untuk mendapatkan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Pentingnya Memulihkan Kepercayaan Masyarakat
Iman juga mengingatkan agar kasus ini tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang selama ini menjadi bagian penting dalam fondasi moral bangsa. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pesantren menjadi tempat yang aman, nyaman, dan dapat dipercaya bagi para santri. Semoga kejadian ini adalah yang terakhir dan pesantren kembali menjadi tempat yang aman, mulia, serta penuh berkah,” pungkasnya.
Diketahui, sedikitnya ada 11 santri yang diduga menjadi korban pencabulan, di mana enam di antaranya masih di bawah umur. Dugaan tindak pidana ini disebutkan telah berlangsung sejak 2017, dan baru terungkap saat ini. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Legislator PKB Desak Hukuman Maksimal untuk Pelaku Pencabulan Santri di Ponorogo
Ponorogo, Indonesia – Anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap santri dan remaja dari ancaman tindakan kriminal, terutama pencabulan. Berita tentang aksi pencabulan yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Ponorogo baru-baru ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk para legislator PKB. Mereka mendesak agar pelaku mendapat hukuman maksimal guna memberikan efek jera dan melindungi generasi muda.
Kejadian yang mencoreng citra pendidikan agama ini mengungkapkan betapa rentannya santri sebagai anak didik dalam lingkungan yang seharusnya aman dan penuh kasih. Legislator PKB, yang juga merupakan tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam atas insiden ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.
“Ini adalah pelanggaran yang sangat serius. Kita harus memastikan bahwa pelaku dihukum seberat-beratnya. Kita tidak boleh membiarkan tindakan keji ini terjadi tanpa konsekuensi yang setimpal,” tegasnya dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Ponorogo.
Dari perspektif hukum, undang-undang di Indonesia sudah memberikan dasar bagi pemberian hukuman berat bagi pelaku pencabulan, terutama terhadap anak-anak. Namun, legislator PKB menegaskan pentingnya penerapan hukuman yang lebih ketat untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas. Mereka percaya bahwa dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat mencegah peristiwa serupa di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, legislator juga menyerukan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam lingkungan pendidikan, khususnya di pondok pesantren. “Pondok pesantren adalah tempat yang seharusnya memberikan keamanan dan pendidikan moral. Kita harus bekerja sama dengan pengelola pondok dan masyarakat untuk memastikan bahwa lingkungan ini tetap aman bagi para santri,” tambahnya.
Langkah-langkah konkret juga diusulkan oleh anggota DPRD setempat, antara lain dengan menyelenggarakan program sosialisasi tentang bahaya pencabulan serta pentingnya melaporkan setiap tindakan mencurigakan kepada pihak berwajib. Mereka berharap bahwa dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih peka terhadap indikasi tindak kejahatan yang dapat membahayakan santri dan anak-anak di sekitarnya.
Pernyataan lembaga legislatif ini juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak anak. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan isu perlindungan anak dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih proaktif dalam mencegah kejahatan seksual.
Dengan demikian, insiden pencabulan santri di Ponorogo bukan hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga sebuah panggilan untuk bertindak. Legislator PKB dan masyarakat berharap agar kejadian ini menjadi momentum untuk perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia, demi masa depan generasi penerus yang lebih baik dan aman.
