Jakarta, Maret.id — Ketika menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muh Isnain Mukadar, menyatakan dukungannya terhadap pokok pikiran ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai KEM dan PPKF RAPBN 2027. Isnain mengungkapkan hal tersebut pada hari Rabu, 20 Mei 2026, dan menganggap pernyataan Presiden sebagai langkah penting untuk memperkuat arah ekonomi nasional.
Isnain, yang sering disapa Wale, menekankan bahwa penegasan kembali Pasal 33 UUD 1945 oleh Presiden harus ditindaklanjuti dengan kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan sosial serta memperkuat penguasaan negara atas sumber daya strategis. “Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi dasar dalam membangun ekonomi nasional yang adil dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh rakyat,” ucapnya.
Menempatkan Rakyat sebagai Penerima Utama
Menurut LMND, penegasan tersebut merupakan momentum untuk mengembalikan arah pembangunan nasional dengan prinsip ekonomi yang berfokus pada kepentingan rakyat. Wale mengungkapkan bahwa semangat ekonomi berdikari dan kedaulatan nasional masih perlu perhatian serius karena masih banyak persoalan ketimpangan yang dihadapi, termasuk penguasaan lahan serta kebocoran kekayaan nasional.
Wale juga menyuarakan keprihatinannya terhadap lemahnya kontrol negara terhadap sektor-sektor strategis. Oleh karena itu, ia menegaskan sikap LMND dalam mengkritisi praktik “Serakahnomics”, di mana pola ekonomi ini lebih banyak menguntungkan segelintir pemilik modal melalui penguasaan sumber daya alam dan aset strategis.
Dukungan Terhadap Kebijakan Pemerintah
LMND mendukung langkah-langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, hilirisasi industri, serta pengawasan ekspor komoditas strategis. “Kami juga mendesak untuk memberantas mafia tambang dan mafia tanah,” ujar Wale, menambahkan bahwa kebijakan ekonomi nasional perlu lebih memperhatikan sektor-sektor yang selama ini terabaikan, seperti petani, nelayan, buruh, serta masyarakat adat dan masyarakat miskin di perkotaan.
Isnain menilai bahwa program swasembada pangan, industrialisasi nasional, dan penguatan koperasi desa harus dijalankan secara konsisten. Ini penting sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. “Kami berharap semua pihak dapat berkomitmen untuk menangani masalah ini dengan lebih serius,” pungkasnya.
