Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, mengungkapkan pendapatnya mengenai anggaran pagu indikatif Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama pemerintah di DPR RI.
Slamet memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan, program makan bergizi, ketahanan energi, hilirisasi, dan peningkatan kesejahteraan petani sebagai prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak positif bagi kesejahteraan petani di lapangan.
Target Indeks Kesejahteraan Petani
Slamet juga menyoroti target peningkatan indeks kesejahteraan petani dari 0,7731 pada tahun 2026 menjadi 0,8038 pada tahun 2027. Ia menekankan bahwa pencapaian target tersebut harus diiringi dengan desain program serta alokasi anggaran yang konkret, yang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani.
Lebih lanjut, Slamet mengingatkan agar orientasi kebijakan tidak hanya fokus pada peningkatan produksi. “Jangan sampai kita terjebak dalam mengejar angka produksi, sementara kesejahteraan petani berjalan stagnan. Peningkatan produksi tidak akan berarti banyak jika harga jual hasil panen rendah dan biaya produksi tinggi,” ujarnya.
Tekanan Biaya Produksi
Ia juga mencatat bahwa petani saat ini menghadapi tantangan berat dari sisi biaya produksi. Kenaikan harga sarana produksi pertanian dan biaya logistik membuat banyak petani kesulitan. “Ada indikasi bahwa beberapa petani mulai mengurangi penggunaan sarana produksi tertentu karena keterbatasan ekonomi,” tambahnya.
Slamet menegaskan bahwa masalah lain yang muncul adalah maraknya pupuk palsu yang berpotensi menurunkan produktivitas dan merugikan pendapatan petani. Ia meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terkait peredaran pupuk palsu, karena ini sangat merugikan para petani.
Pagu Indikatif Kementerian Pertanian
Dalam pertemuan tersebut, Slamet meminta Kementerian Pertanian untuk menjelaskan secara rinci program prioritas yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara terukur. Diketahui bahwa pagu indikatif Kementerian Pertanian untuk tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp23,23 triliun, dengan Rp9,62 triliun untuk anggaran dasar wajib dan sekitar Rp13,61 triliun untuk ruang program prioritas.
“Kami ingin mengetahui program mana yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani hampir 4 persen dalam satu tahun. Yang terpenting, peningkatan itu harus dirasakan oleh petani melalui kenaikan pendapatan riil, bukan hanya angka administratif dalam laporan,” tuturnya.
