transparansi hukum publik
-
Politik
Pemerintah Didesak Perjelas Pasal 50A UU P2SK untuk Publik
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Mulyanto, menilai pentingnya penerbitan peraturan pelaksana yang jelas untuk menghindari multitafsir…