Prabowo Tegaskan Target Rupiah Rp16.800 hingga Rp17.500, Tekan Volatilitas Pasar!
Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto memaparkan target nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI.
Target Nilai Tukar dan Penyampaian di Paripurna
Pemaparan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan, “Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500,” sebagai landasan asumsi makro bagi penyusunan RAPBN 2027.
Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Prabowo menyatakan strategi fiskal dan moneter dirancang untuk menjaga stabilitas nilai tukar tersebut dan meminimalkan volatilitas yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah akan berpadu dengan kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan upaya stabilisasi berjalan efektif dalam menghadapi tekanan eksternal.
Target Inflasi dan Kinerja Makro
Pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen yang akan dijadikan tolok ukur pengendalian harga selama tahun anggaran 2027.
“Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ujar Prabowo, menekankan penerapan kebijakan yang pro-stabilitas harga.
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 sebagai hasil dari strategi fiskal yang prudensial dan berkelanjutan.
Prabowo juga menegaskan target ambisius pertumbuhan jangka menengah, yaitu mencapai 8 persen pada tahun 2029 yang menurutnya harus tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.
Implikasi pada Perencanaan Anggaran
Asumsi-asumsi makro yang disampaikan akan menjadi rujukan bagi penyusunan postur anggaran negara, termasuk proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Skenario nilai tukar dan inflasi yang konservatif dimaksudkan untuk memberikan ruang fiskal dalam mengantisipasi risiko global serta menjaga keberlanjutan fiskal.
Pengamat ekonomi menilai bahwa konsistensi antara target fiskal dan kebijakan moneter menjadi krusial untuk menahan tekanan eksternal dan mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik.
Bank sentral dan kementerian terkait diharapkan melakukan komunikasi kebijakan yang intensif untuk menerjemahkan asumsi makro menjadi langkah operasional yang konkret.
Pernyataan Presiden pada sidang paripurna tersebut menegaskan orientasi pemerintah pada stabilitas makro sebagai prasyarat untuk pertumbuhan yang inklusif.
Implementasi kebijakan yang terukur dan sinergi antar-institusi menjadi kunci dalam merealisasikan target-target yang telah dipaparkan dalam KEM dan PPKF RAPBN 2027.
