Prabowo Tegaskan Indonesia Tentukan Harga Kelapa Sawit, Lindungi Pendapatan Petani!
Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak ingin harga minyak kelapa sawit Indonesia ditentukan oleh negara lain.
Konteks Pernyataan
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pidato tersebut menjadi bagian dari pembahasan fiskal yang juga berkaitan dengan strategi penguatan sektor primer dan penerimaan negara.
Data Ekspor dan Nilai Devisa
Prabowo menyoroti posisi Indonesia sebagai produsen dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
“Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Keprihatinan terhadap Penentuan Harga
Kepala Negara menyatakan heran karena, meskipun Indonesia merupakan produsen terbesar, harga minyak kelapa sawit kerap ditetapkan oleh pelaku atau mekanisme di negara lain.
“Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Penegasan Kedaulatan Harga
Pemerintah, menurut Prabowo, menginginkan kedaulatan dalam menentukan harga komoditas sawit nasional sebagai bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka gak mau beli pakai harga kita ya gak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
Implikasi Kebijakan untuk Pelaku Industri
Pernyataan tersebut berimplikasi pada potensi penyesuaian kebijakan perdagangan dan strategi negosiasi dengan mitra dagang utama sektor sawit.
Tekanan terhadap harga internasional dan mekanisme referensi harga global dapat mendorong upaya domestik untuk memperkuat rantai nilai hilir serta menambah kemampuan pengolahan dalam negeri.
Instruksi kepada Pemerintah
Prabowo menyampaikan instruksi langsung kepada kementerian terkait agar langkah-langkah yang dapat menjamin kedaulatan harga segera dievaluasi dan disinergikan.
Arahan ini membuka ruang bagi pembahasan kebijakan fiskal dan nonfiskal yang berkaitan dengan harga, distribusi, dan penggunaan domestik bahan baku sawit.
Pernyataan Presiden datang pada saat pemerintah tengah menyusun kerangka fiskal untuk tahun anggaran mendatang yang akan mempengaruhi prioritas alokasi belanja dan regulasi sektor strategis.
Dalam dinamika pasar komoditas global, sikap pemerintah terhadap penentuan harga komoditas primer seperti sawit menjadi sinyal penting bagi pelaku usaha, eksportir, dan investor domestik maupun asing.
